oleh

Mahfud MD Tak Perlu Bentuk Tim Pemburu Koruptor, Optimalkan Lembaga Negara yang Ada

-Nasional-32 views

POSKOTA.CO – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak perlu repot membentuk Tim Pemburu Koruptor. Mahfud MD cukup mengawasi secara agresif lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya agar serius memberantas korupsi, terutama menangkap Djoko Tjandra dan menciduk semua pejabat negara yang memberi ‘karpet merah’ pada buronan kakap tersebut.

Hal tersebut disampaikan Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2020).

“Kami (IPW) menilai, pembentukan Tim Pemburu Koruptor dari rezim ke rezim tidak ada gunanya. Koruptor tetap nyaman dan happy kabur ke luar negeri. Saat ini misalnya, ada 39 koruptor buronan di luar negeri karena Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk rezim masa lalu kerjanya slow-slow saja,” ujar Neta.

Sebab itu, lanjut Neta, lebih baik Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang membawahi Polri, Kejaksaan RI, Menkumham dan lain-lain mendorong percepatan penangkapan Djoko Tjandra dan mengawasi secara agresif kinerja lembaga di bawah koordinasinya.

“Ini lebih bermanfaat ketimbang Mahfud MD berhalusinasi dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor, yang bisa tumpang-tindih dengan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK,” tambahnya.

Mahfud MD misalnya segera mendalami pengakuan Mabes Polri yang mengatakan bahwa Brigjen Prasetyo mendampingi Djoko Tjandra dalam perjalanan ke Kalimantan Barat.

“Bagi IPW, pengakuan Mabes Polri ini tidak mengejutkan. Jauh hari sebelumnya, IPW sudah mendapat foto Brigjen Prasetyo mendampingi buronan kakap Djoko Tjandra ke Pontianak dan IPW juga mendapat foto kopi dokumen perjalanan mereka,” tandas Neta.

Namun yang perlu digali Menko Polhukam, lanjut Neta, adalah penjelasan Mabes Polri itu dalam rangka kepentingan apa antara jenderal polisi itu dengan sang buronan kakap ke Kalimantan Barat.

Menko Polhukam Mahfud MD diminta tak perlu repot membentuk Tim Pemburu Koruptor, cukup mengawasi secara agresif lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya agar serius memberantas korupsi.

“Benarkah Brigjen Prasetyo mengawal Djoko Tjandra agar tidak diganggu siapa pun selama perjalanan ke Kalimantan Barat. Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya? Mungkinkan pengawalan itu inisiatif pribadi atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetyo mengawal Djoko Tjandra?” terangnya.

Menurut Neta, jika pengawalan itu atas inisiatif Brigjen Prasetyo tentunya saat Djoko Tjandra muncul di Bandara Pontianak sudah ditangkap oleh Kapolda Kalbar, mengingat pangkat Kapolda lebih tinggi dari Prasetyo.

“Jika Kapolda Kalbar tidak tahu bahwa Djoko Tjandra muncul di wilayah tugasnya, ini akan lebih aneh lagi. Sebab akan menjadi pertanyaan, kenapa Kapolda Kalbar tidak tahu, ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya,” tanya Neta.

Untuk itu, tandas Neta, Menko Polhukam Mahfud MD perlu mendesak Mabes Polri menjelaskan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetyo terhadap Djoko Tjandra dan kenapa Kapolda Kalimantan Barat membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun tersebut.

“Agar mata rantai kasus Djoko Tjandra ini terungkap terang benderang dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Djoko Tjandra, Menko Polhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri. Ini lebih urgen dan strategis ketimbang membentuk Tim Pemburu Koruptor. Wong koruptornya sudah datang nggak ditangkap kok malah dikasih surat jalan, lalu apa manfaat Tim Pemburu Koruptor?” pungkas Neta. (*/rel)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *