harmono 25/03/2017
Sejumlah pengurus LSM yakni, Aliansi Indonesia Pepen Supendi SmHk dan Irsyad, Forum Keadilan Anak Negeri (FKAN) Edi S, serta Jaringan Masyarakat Cirebon (Jamsbon) Saidin berdiskusi mengenai pernyataan Kadis PUPR terkait penunjukan lampiran data-data oknum DPRD yang memliki proyek di Dinas PUPR.
Sejumlah pengurus LSM yakni, Aliansi Indonesia Pepen Supendi SmHk dan Irsyad, Forum Keadilan Anak Negeri (FKAN) Edi S, serta Jaringan Masyarakat Cirebon (Jamsbon) Saidin berdiskusi mengenai pernyataan Kadis PUPR terkait penunjukan lampiran data-data oknum DPRD yang memliki proyek di Dinas PUPR.

POSKOTA.CO – Sejumlah pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni, Aliansi Indonesia Pepen Supendi SmHk dan Irsyad, Forum Keadilan Anak Negeri (FKAN) Edi S, serta Jaringan Masyarakat Cirebon (Jamsbon) Saidin menyatakan, pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait penunjukan lampiran data-data oknum DPRD yang memliki proyek di Dinas PUPR harus bisa dipertanggungjawabkan.

Para aktivis LSM sangat menyesalkan keterangan Kepala Dinas jika proyek sudah dimiliki para anggota DPRD Kota Cirebon. “Saya sendiri bersama teman aktivis lainnya menghadap Kepala Dinas PUPR. Saat ditanya seputar kegiatan proyek, Kadis PUPR menunjukkan sejumlah catatan nama anggota DPRD yang tercatat sebagai pemilik dari sejumlah proyek di Dinas PUPR. Jadi kami bersama aktivis LSM menyesalkan dan meminta agar pernyataan jika proyek sudah di Dinas PUPR sudah dimiliki para anggota DPRD juga dijelaskan kepada publik,” terang Saidin, Sabtu (25/3).

Menurut Saidin, sosok vokal dari aktivis Jamsbon ini, mengaku kaget saat Kadis PUPR menunjukkan catatan nama-nama anggota DPRD yang terlibat dengan proyek di Dinas PUPR. Ini oleh Saidin dianggap bukan contoh yang baik di mana wakil rakyat bekerja tidak sesuai tupoksinya.
“Kepada anggota DPRD yang terlibat dengan sejumlah proyek agar kembali saja kepada tupoksinya, bukan ngurusin proyek-proyek. Jika ini yang dilakukan buat saja CV atau PT kemudian silakan bermain proyek. Jadi blak-blakan saja, jadi anggota DPRD harus gentelmen. Mau tetap sebagai anggota DPRD dengan tupoksi yang ada dan jelas atau sebagai pemborong, kasihan rakyat jangan terus dibeginikan,” tegas Saidin, yang membocorkan jika pihaknya dengan sejumlah LSM lain akan melakukan sikap kritis dalam bentuk aksi damai (unjuk rasa) di Kantor PUPR Kota Cirebon.

Selain Saidin, pimpinan LSM FKAN Edi S juga ikut prihatin dengan kondisi ini. Edi meminta ketegasan Kepala kepada Kadis PUPR Kota Cirebon untuk membuktikan soal proyek yang sudah dimiliki oknum DPRD. Bila perlu uji publik, agar masyarakat pun tahu jika wakil rakyat banyak yang bermain proyek seperti catatan yang ada di Kepala Dinas PUPR.

“Intinya kami akan menindaklanjuti apa yang dinyatakan Pak Kadis PU, saat Pak Saidin dan Pak Junaedi menghadap Pak Kadis dan saat itu Pak Kadis menunjukkan sebuah catatan yang sudah di ketik komputer dengan tercantum lengkap nama-nama oknum DPRD yang memiliki proyek di Dinas PUPR Kota Cirebon,” jelas Edi.

Lembaga FKAN, kata Edi, akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Namun sebelum ini pihaknya akan meminta penjelasan dahulu dari Kadis PUPR terkait bocoran yang diungkapkan aktivis LSM lain, dari adanya sejumlah anggota DPRD yang memiliki proyek di Dinas PUPR.

“Bersama LSM lainnya kami terlebih dahulu akan mempertanyakan kebenaran statamen atau pernyataan Kadis PUPR yang menyatakan jika proyek di Dinas PUPR sudah milik para oknum anggota DPRD. Bahkan Edi meminta kepada Kepala Dinas PUPR terbuka untuk kepentingan publik,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan Pepen Supendi, dirinya bersama Irsyad dari Aliansi Indonesia menyesalkan adanya pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR terkait proyek yang sudah dimiliki para anggota DPRD. Pepen meminta agar hal ini segera dijelaskan dengan gamblang agar tidak menimbulkan persepsi yang salah.

“Sudah saatnya para anggota DPRD bekerja secara profesional, jangan sampai ada tudingan-tudingan miring yang negatif lantaran banyaknya oknum bermain proyek, kondisi ini tentu semakin tidak sehatnya bagi kelanjutan pembangunan di Kota Cirebon, sebab terdapat kondisi yang memaksa timbulnya dan bisa menimbulkan preseden buruk bagi pembangunan di Kota Cirebon,” pinta Pepen. (*/din)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

BREAKING NEWS :