Kritik Masinton pada Polisi yang Penjarakan Wartawan di Buton

Read Time:1 Minute, 0 Second

POSKOTA.CO – Polisi enggak boleh serta merta menerapkan UU ITE, harus benar benar ditelusuri dulu, karena tulisannya disangkakan dengan UU ITE atas kerja jurnalistik. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, Senin (10/2/2020).mengkritik sikap polisi yang memenjarakan wartawan di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.

Pers tidak bisa dihalangi kerja jurnalistiknya dengan ancaman pidana. Dia juga menilai polisi tidak perlu sampai memidanakan wartawan atas tulisan hasil kerja jurnalistik. “Teman-teman pers juga terhalang ketika menjalankan tugas jurnalistiknya dengan alasan ancaman-ancaman pidana. Sepanjang itu memenuhi kaidah jurnalistik menurut saya polisi tidak perlu melakukan upaya mempidana,” ujar Masinton.

Dia menyarankan pelapor untuk meminta hak jawab kepada media yang bersangkutan jika diduga tulisannya bernada tendensius.

“Menurut saya, tahapan tahapannya kan ada, gitu ya. Kalau dianggap pemberitaannya tendensius, itu kan bisa melalui hak jawab. Kemudian, keberatan bisa disampaikan ke Dewan Pers jika memang ditemukan ada unsur perbuatan melanggar hukum, kan nanti melalui rekomendasi Dewan Pers untuk ditindaklanjuti penegak hukum,” jelas Masinton.

Sebelumnya, seorang wartawan Kabupaten Buton Tengah, Sultra, Mohammad Sadli Saleh dipenjara karena tulisannya. Dia dilaporkan Bupati Buton Tengah Samahudin atas dugaan pelanggaran UU ITE. Tulisannya mengenai pembangunan jalan disana membuat geram sang Bupati. Tulisan itu berjudul ‘Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat’.

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *