oleh

KPAI Gelar Rakornas dengan Kemendikbud dan Kemenag secara Virtual

-Nasional-68 views

POSKOTA.CO – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada Kamis (27/8/2020), menyelanggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri oleh ratusan kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta kepala Kantor Wilayah Agama provinsi dan kabupaten/kota. Hadir pula perwakilan Kemendikbud dan Kementerian Agama.

Adapun rakornas yang diselenggarakan secara daring tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil survei dan pengawasan KPAI ke 30 sekolah dari berbagai daerah terkait kebijakan membuka sekolah di era pandemi dan munculnya rekomendasi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan persiapan sejumlah persiapan-persiapan agar anak-anak dan warga sekolah lainnya terlindungi.

Dijelaskan Retno Listyarti, komisioner KPAI Bidang Pendidikan kepada POSKOTA.co, KPAI dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) telah melakukan pengawasan langsung ke 30 sekolah di sejumlah wilayah di antaranya, Kota Bandung, Kota Subang, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangsel, Kabupaten Seluma (Bengkulu), Kota Mataram dan Kabupaten Bima (NTB), DKI Jakarta, Sumatera Selatan. Pengawasan langsung dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah ketika akan menggelar pembelajaran tatap muka.

“Pengawasan langsung dilakukan pada Juni-Agustus 2020 di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. KPAI menggunakan daftar periksa yang disusun sendiri, yaitu selain kesiapan infrastruktur seperti wastafel dan bilik disinfektan, KPAI juga melakukan daftar periksa terhadap protokol kesehatan/SOP adaptasi budaya baru, yaitu sebanyak 16 protokol/SOP. Hasil Pemeriksaan dan pengawasan KPAI menunjukkan sekolah belum siap menggelar tatap muka saat ini, banyak infrakstruktur dan SOP yang wajib dibuat terlebih dahulu,” katanya, Sabtu (29/8/2020).

Ditambahkan Retno, selain pengawasan, KPAI juga melakukan survei singkat persiapan infrastruktur sekolah yang diikuti oleh 6.729 sekolah, di mana satu sekolah diwaikili oleh satu responden saja. Survei menggunakan aplikasi Google Form, dan dianalisis secara deskriptif. Wilayah survei meliputi 13 provinsi, namun 78 persen responden berasal dari Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten), dan diluar pulau Jawa hanya 22 persen, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, NTB, NTT dan Papua.

“Hasil pengawasan menunjukkan bahwa persiapan buka sekolah di sejumlah daerah belum disertai dengan panduan yang jelas untuk menghadapi pembelajaran tatap muka. Pedoman atau panduan dapat menjadi petunjuk bagi sekolah apa saja yang harus dilakukan dalam mengahadapi adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Pembiayaan penyiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di lapangan hanya mengandalkan dana rutin, yaitu dana BOS, padahal sekolah harus memberikan paket kuota internet. Dana BOS daerah jika ada, dan sebagian kecil mendapat dukungan komite sekolah. Penting dan perlu dipikirkan pendanaan lain, misalnya dari dunia usaha dan dukungan pemerintah daerah serta pemerintah pusat,” beber Retno.

“Protocol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru dari hasil pengawasan masih minim dan perlu bimbingan dan pendampingan daerah untuk membuatnya. Sekolah harus menjalankan apa yang tertulis, dan disitulah akan memunculkan pengadaaan infrastruktur, misalnya siswa wajib cuci tangan setiap satu jam, maka diperlukan wastafel di setiap depan kelas, sabun dan tisu,” sambungnya.

Di sisi lain, kata Retno, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga belum memastikan pengawasan bahwa sekolah yang menggelar tatap muka mengisi daftar periksa di laman Kemdikbud, karena faktanya ada daerah yang sekolahnya pembelajaran tatap muka, namun belum mengisi daftar periksa, seperti beberapa sekolah di daerah.

“Untuk daftar periksa administrasi seperti pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 di level satuan pendidikan dengan SK ditandatangani kepala sekolah, ada 60 persen sekolah belum membentuk tim, hanya 40 persen yang sudah membentuk tim gugus tugas tersebut. Tim kemudian menyiapkan proposal ditugaskan membuat perencanaan berupa proposal. 63,33 persen belum membuat proposal penyiapan, dan 13,33 persen sedang proses membuat, serta 23,33 persen sudah selesai membuat proposal penyiapan infrastruktur dan protocol adaptasi budaya baru di satuan pendidikan,” jelasnya. (lian tambun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *