KELANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SETDA, DPUPR TUNGGU HASIL REVIU BPK – Poskota.co

KELANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SETDA, DPUPR TUNGGU HASIL REVIU BPK

POSKOTA.CO – Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Cirebon Trisunu, Jumat (17/3), menyatakan pihaknya tengah menunggu hasil reviu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait kelanjutan proyek delapan lantai Gedung Sekretaris Daerah (Setda) Kota Cirebon. Dinas PUPR belum dapat memutuskan apakah dilakukan putus kontrak atau dilanjutkan, semua tergantung hasil reviu BPK.

“Kami belum bisa memutuskan, hasil review BPK belum keluar. Tetapi jika memang pihak kontraktor tidak dapat menunjukkan keseriusannya, mungkin bisa saja dilakukan putus kontrak dan selanjutnya mekanisme akan mengatur dari kelanjutan pembangunan proyek ini,” terang Trisunu.

Menurut Trisunu, ketegasan pihak DPUPR sudah dibuktikan dengan mengeluarkan tiga kali peringatan kepada kontraktor proyek yakni PT Rivomas Penta Surya. Apalagi gedung setda delapan lantai dari awal sudah diawasi langsung BPK dan intansi terkait lainnya.

“Pemerintah Kota Cirebon sudah mempersiapkan alternatifnya, biar nanti aturan dan mekanisme yang mengaturnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH, mengaku sudah melaksanakan mekanisme berupa pemberian peringatan kepada pihak kontraktor, sudah tiga peringatan dikeluarkan kepada kontraktor. Kalau sampai Maret tahun ini belum tercapai target yang harus dicapai, maka diprediksi ke depan tidak akan bisa terselesaikan.

”Pemerintah melalui Dinas PUPR akan memberikan langkah tegas dengan mengambil keputusan paling akhirnya adalah putus kontrak,” ungkapnya.

Terkait BPK yang sudah mulai memantau progres gedung setda, Azis menuturkan, tidak menjadi masalah. Karena BPK pasti akan menjalankan tugasnya, dari mulai pemantauan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp53 miliar, DAK Rp96 miliar dan gedung setda. Oleh karena itu, dari awal dirinya terbuka karena BPK dan instansi lain akan melakukan pemeriksaan dengan sendirinya.

“Pemerintah tidak sedikit pun menghalang-halangi karena semua harus diungkapkan untuk menentukan langkah-langkah strategi dalam mengoptimalkan pembangunan. Ketika nanti putus kontrak, pemerintah akan melakukan berbagai macam cara, seperti mengajukan perpanjangan waktu dan sebagainya. Apa yang perlu kita selesaikan, kita akan komunikasikan dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Dan pemerintah kota akan tegas untuk mencarikan solusi agar pembangunannya berkesinambungan,” tandasnya. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.