oleh

Kebakaran Bangunan Gedung Kejaksaan: Ini Kegagalan Sistem Keselamatan yang Sangat Fatal

-Nasional-83 views

Oleh: Prof Dr Manlian Ronald A Simanjuntak ST, MT, DMin

KEBAKARAN bangunan Gedung Kejaksaan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terjadi pada Sabtu 22 Agustus 2020, pukul 19.10 WIB menunjukkan “kegagalan yang sangat fatal sistem keselamatan bangunan gedung merespons bahaya kebakaran”. Perlu kita mengerti juga bangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung merupakan bagian dari kawasan lingkungan Kejaksaan Agung. Jadi dapat dicermati kebakaran yang terjadi merupakan kegagalan sistem keselamatan kawasan merespons bahaya kebakaran.

Sistem keselamatan bangunan gedung yang berbasis UU No 28 tahun 2002, Perda DKI Jakarta No 8 Tahun 2008, dan Perda DKI Jakarta No 7 Tahun 2010, memiliki dua faktor utama, yaitu kelaikan administrasi dan kelaikan teknis. Dalam hal ini, kedua faktor dimungkinkan gagal.

Dari berbagai sumber yang dihimpun, api bermula dari lantai 6 yang merambat turun dan horizontal sampai ke lantai 2 melumatkan ruang kerja Jaksa Agung. ‘Flash over’ cepat terjadi secara horisontal karena tidak ada ‘fire compartmentation’ yang membatasi jilatan api. Tidak hanya itu saja, ‘flash over’ api cepat melintas dari lantai atas ke lantai bawah. Ini jelas tidak maksimal sistem yang mengarahkan api ke luar bangunan gedung, yang terjadi adalah api sangat leluasa membakar isi bangunan gedung.

Kompas.com mencatat pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono yang menyampaikan Gedung Utama Kejaksaan Agung yang terbakar 22 Agustus 2020 berstatus gedung ‘heritage’. Apakah ini benar? Apa dasar pengakuan bangunan gedung utama adalah bangunan ‘heritage’ (cagar budaya)? Karena bangunan gedung cagar budaya memerlukan aplikasi sistem proteksi kebakaran yang khusus.

Hingga saat sebelum kebakaran terjadi, area yang terbakar digunakan untuk pembinaan. Hal ini perlu dicermati serius, karena jika benar bangunan gedung ini dikategorikan cagar budaya, maka sudah tepatkah fungsi ini dioperasionalkan?

Tidak kurang dari 200 orang tim pemadam kebakaran dan 38 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkam api yang menjilat bangunan Gedung Kejaksaan Agung selama delapan jam. Tercatat juga sumber air terbatas mengakibatkan Tim Pemadam Kebakaran kesulitan memadamkan api dan harus menambah sumber air.

Tinjauan kritis yang berbasis solusi dari kejadian ini yaitu: pertama, bangunan gedung pemerintah dalam hal ini bangunan gedung kejaksaan seharusnya menjadi model yang optimal terhadap bahaya kebakaran. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada kompromi baik bangunan gedung milik pemerintah maupun bangunan gedung mikik swasta, keduanya harus aman terhadap api. Pemilik bangunan gedung harus lebih dulu peduli terhadap keselamatan bangunan gedung. Siapa pemilik bangunan gedung kejaksaan yang terbakar?

Kedua, dari kejadian ini saya mengimbau tegas dan serius kepada pemerintah untuk cek total seluruh sistem keselamatan kebakaran bangunan gedung yang berumur di atas 40 tahun secara khusus bangunan gedung milik pemerintah. Kita tahu benar bangunan gedung Kementerian Perhubungan dan bangunan Gedung Bina Graha beberapa waktu lalu pernah terbakar. Beberapa bangunan gedung milik pemerintah rentan terbakar. Secara khusus bangunan gedung Kejaksaan Agung yang diresmikan tahun 1968 apakah memiliki dokumentasi administrasi proyek yang terupdate?

Ketiga, apakah administrasi bangunan gedung kejaksaan lengkap? Apakah lengkap memiliki IMB dan SLF-nya? Kelengkapan administrasi ini memuat: updated desain (arsitektur, struktur, ME, utilitas, sistem proteksi kebakaran), penanggung jawab desain yang ditandai dengan tanda tangan pemilik IPTB yang berkontrak, serta SLF (Sertifikat Laik Fungsi) sebagai bukti otentik keabsahan operasional karya bangunan gedung.
Keempat, kebakaran bangunan gedung kejaksaan adalah kegagalan sistem proteksi pasif. Hal ini terjadi di mana jilatan api cepat menyebar dari atas ke bawah dan secara horizontal. Arsitektur bangunan gedung Kejaksaan Agung tidak mampu mengarahkan dan mematikan api.

Kelima, kebakaran bangunan gedung kejaksaan adalah kegagalan sistem proteksi aktif. Hal ini terlihat jelas karena sumber air tidak maksimal. Kondisi hidran gedung dan hidran halaman tidak berfungsi maksimal. Tim Pemadam Kebakaran kesulitan memadamkan api karena sumber air tidak maksimal.

Keenam, kebakaran bangunan gedung kejaksaan adalah kegagalan sistem manajemen keselamatan terhadap bahaya kebakaran. Manusia sebagai pusat dan pelaku manajemen keselamatan bangunan gedung tidak berfungsi maksimal. Apakah usaha pencegahan kebakaran serius benar dilakukan?

Ketujuh, kebakaran ini menunjukkan kegagalan proses operasional. Proses operasional bangunan gedung pemerintah harus ada pengelola bangunan gedung (building management). Siapa pengelola bangunan gedung yang terbakar? Dapat dicek seluruh data pendukung penyebab kebakaran. (Penulis adalah Guru Besar Universitas Pelita Harapan/UPH Jakarta)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *