oleh

Kadiskum AL Buka Bintek Hukum Humaniter Internasional dan HAM

POSKOTA.CO -Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskum AL), Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D., membuka Pembinaan Teknis (Bintek) Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara virtual, di Ruang Rapat Diskum AL, Gedung B-4 Lt.5 Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur.

Kegiatan yang akan berlangsung mulai tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus 2020 mendatang itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Humaniter Internasional dan HAM bagi para Perwira TNI AL dalam rangka pelaksanaan tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

Kadiskum AL dihadapan 30 Perwira TNI AL berpangkat Lettu sampai dengan Letkol dengan profesi Pelaut, Marinir, Intelijen, dan Hukum ini, menyampaikan bahwa, TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral TNI memiliki tugas menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar dengan melaksanakan OMP dan OMSP.

Dalam pelaksanaannya menurut Kadiskum AL, TNI perlu memahami implementasi penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia.

“Hal ini sangat penting guna menyamakan visi, misi, persepsi, pola pikir dan tindakan yang berhubungan dengan penerapan Hukum Humaniter Internasional dan HAM pada pelaksanaan tugas OMP dan OMSP. Oleh karena itu diharapkan para peserta pembinaan teknis Hukum Humaniter dapat meningkatkan pemahaman tentang batasan-batasan dalam ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam operasi militer”, pungkas Kadiskum AL.

Dalam Bintek Hukum Humaniter Internasional dan HAM ini mengundang para Pakar di antaranya Legal Adviser ICRC Donny Putranto, S.H., LL.M., yang akan menyampaikan materi-materi Hukum Humaniter dan HAM (Prinsip / Asas Hukum Humaniter, Perlakuan terhadap Penduduk di Wilayah yang diduduki, Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, serta Aspek Hukum Humaniter Internasional dan HAM di daerah pendudukan).

Narasumber lainnya adalah Sekdiskumal Kolonel Laut (KH) Ismu Edy, S.H., M.H., dengan materi Komando dan Kendali dalam Sengketa Bersenjata; Kasubdiskumlater Diskum AL Kolonel Laut (KH) Farid Ma’ruf, S.H., M.H., tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) pada Piagam PBB (lus ad Beluum) dan eskalasi konflik; Kasubdis Kermajian Diskum AL Kolonel Laut (KH) Fitriyadi, S.H., M.H., dengan materi Hukum Netralitas; Kasubdis Kumdang Diskum AL Kolonel Laut (KH) Estu R., S.H., M.H., tentang Hukum Sengketa Bersenjata di Laut (Zona-zona perang, penentuan metode dan cara berperang); Dansatran Koarmada II Kolonel Laut (P) Cecep Hidayat, S.E., M.Si., tentang Pertahanan Pantai (Blokade, Peranjauan dan PAM Obyek Vital); Otjen TNI Kolonel Laut (KH) Leonard Marpaung, S.H., M.H.,tentang HAM dalam Operasi Militer; dan Letkol Laut (KH) W. Kapo tentang RoE dalam Operasi Militer. (dispenal/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *