oleh

IPW Berharap Mendagri Tindak Tegas Pejabat IPDN

-Nasional-68 views

POSKOTA.CO – Di saat pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di mana tidak boleh mengadakan acara-acara berbentuk apa pun, Indonesia Police Watch (IPW) sangat menyayangkan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor melaksanakan acara halal bihalal yang dihadiri ratusan orang, termasuk sejumlah pejabat Kemendagri pun yang bertugas di IPDN, di tengah pandemi Covid-19. Sementara itu, jajaran kepolisian membiarkan dan tidak membubarkan acara tersebut.

“IPW berharap Mendagri Tito Karnavian menindak tegas para pejabat IPDN yang mengizinkan acara pengumpulan massa ini. Dari data dan foto yang diterima IPW, halal bihalal itu dilakukan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H pada Minggu, 24 Mei 2020 siang hari, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Jawa Barat. Acara yang melanggar PSBB ini sangat disesalkan. Demikian keterangan tertulis Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Selasa (26/5/2020).

Ditegaskan Neta, bagaimana mungkin, para calon birokrat itu bisa seenaknya melanggar ketentuan pemeritah dan melanggar PSBB. IPW, kata Neta meneruskan, sudah melaporkan pelanggaran berat PSBB ini kepada Mendagri, yang membawahi IPDN.

Neta sangat berharap ada tidakan tegas dari Mendagri terhadap kasus ini. “Sangat aneh di tengah kerja keras pemerintah memutus mata rantai pandemi Covid-19, Kampus IPDN justru membuat acara perayaan Hari Raya Idul Fitri di kampusnya yang dihadiri ratusan praja dan para undangan di Balirung Rudini. Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang justru tengah giat-giatnya memberlakukan PSBB dalam rangka menekan penularan Covid-19,” ungkapnya.

Anehya lagi, kata Neta menegaskan kembali, bahwa acara ini dilaksanakan atas perintah Rektor IPDN, dengan alasan untuk menghibur praja yang selama ini melakukan karantina di kampus.

Sekali lagi Neta sangat berharap Mendagri segera mencopot Rektor IPDN. Sebab, menurutnya, apa pun alasannya, aksi pengumpulan massa di Kampus IPDN ini, selain melanggar ketentuan pemerintah pusat juga melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Yang sangat disayangkan lagi, katanya, IPDN adalah kawah candra dimuka untuk melahirkan para calon pejabat pemerintahan di negeri ini, akan tetapi mengapa mereka bisa seenaknya melanggar ketentuan pemeritah.

“IPW menyayangkan sikap para praja tersebut, belum menjadi pejabat saja, mereka sudah seenaknya melanggar ketentuan pemeritah. IPW berharap Polda Jabar mengusut kasus ini, apakah acara keramaian di Kampus IPDN itu memiliki izin atau tidak. Bagaimana pun acara di Kampus IPDN ini merupakan pelecehan terhadap PSBB, dan pelecehan terhadap upaya pemeritah yang sudah bekerja keras memutus mata rantai Covid-19,” tegasnya.

Sebagai calon pemimpin, kata Neta, mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat maupun kepada para kepala daerah, yang setiap saat menganjurkan agar semua orang menaati aturan PSBB, tapi justru para Praja IPDN itu sendiri yang melanggar PSBB tersebut.

“Para petinggi Kemendagri di IPDN juga tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat dan pemerintahan daerah. Sebab itu IPW meminta Mendagri Tito Karnavian segera memberi tindakan tegas kepada Rektor IPDN dan jajarannya, pungkasnya. (lian tambun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *