by

INFORMASI ITU MENYESATKAN SANGAT TENDENSI

-Nasional-34 views
Read Time:1 Minute, 59 Second

POSKOTA.CO – Bahwa kabar berita dari Poskota.co tangal 14 Desember 2019 dengan judul “Ada Dugaan Menhub Digembosi Anak Buahnya” adalah informasi yang menyesatkan dan sangat tendensi politik adu domba (devide et impera).

Bahwa terkait dengan pengangkatan, perpindahan dan mutasi ASN di lingkungan Kemenhub yang dilakukan tanggal 13 Desember 2019 merupakan proses dan tahapan yang telah mendapatkan persetujuan dan mandat dari Menteri Perhubungan.

 

Menteri Perhubungan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 13 Desember 2019 Pak Menteri Perhubungan sedang berhalangan dikarenakan sedang sakit.

Dan mandat tersebut juga telah dituangkan dalam Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor SU 36 tahun 2017 tanggal 13 desember 2019 tentang surat kuasa melantik.

Dan hal tersebut telah sesuai dengan Perka BKN nomor 7 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, yang menyatakan “PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji.

Sehingga adanya isu yang menyatakan bahwa hal tersebut untuk mengembosi Menteri Perhubungan adalah tidak benar dan tendesi pembunuhan karakter.

Kami sangat menjaga hubungan baik dengan media, membuka komunikasi yang intens dan selalu menjaga komunikasi yang sehat dengan seluruh jajaran media.

Sangat mengharapkan adanya cover both side. Tanggapapan ini sebagai hak jawab Kemenhub sesuai UU Pokok Pers. Terima kasih.Hengki Ankasawan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementrian Perhubungan

 

Sebelumnya diwartakan,  bukan wenangnya tapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub Ir Djoko Sasono MSc berani melantik 592 pejabat Administrasi dan Pengawas Kementerian Perhubungan di Graha Angkasa Pura 1, Kemayoran, Jakarta Jumat, 13/12/19. “Itu wewenang Menhub ada aturannya,” ungkap seorang karyawan pada poskota.co

Salah satu pelanggaran yang dilakukan Sekjen Djoko adalah melantik Eselon ll yang bukan wewenangnya. Sebab, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 2 PM Tahun 2015 tentang wewenang, pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian di lingkungan Kemenhub,menyebutkan yang melantik adalah Menhub. “Tak ada klausul pendelegasian pada Sekjen”, tandasnya.

Sumber di Kemenhub menduga manuver ini dilakukan sebagai upaya menggemboskan Budi Karya Sumadi yang dipercaya Presiden Jokowi menjabat Menhub kedua kalinya. “Beliau kan kompetitor yang digadang-gadang akan jadi menteri”, urai sumber.

Sumber lain menyebutkan Djoko seperti kebelet ingin melakukan perombakan disaat Budi Karya sedang sakit. “Apa sih salahnya menunggu Menhub sehat ? Sehingga pelantikan tidak mengangkangi peraturan ?” tanya sumber.

Sumber lain menyebutkan Menhub diduga tidak mengikuti proses dengan cermat.”Dalam keadaan sakit beliau menandatangi SK No 2468/2019 tertanggal 12 Desember 2019″, paparnya.

0 0
Gravatar Image

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini