TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, CALO PASTI BERSIH – Poskota.co
Thursday, September 21

TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, CALO PASTI BERSIH

POSKOTA.CO – Pelayanan publik yang prima indikator keberhasilan pencapaian, keberhasilanya pada hakekatnya adalah dalam pelayanan publik mampu memahami apa yang diinginkan+dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam konteks ini bisa dikatakan no complain, indikatornya adalah mampu memenuhi standar:

1. Kecepatan,
2.Ketepatan,
3. Keakurasian,
4. Transparansi,
5.Akuntabilitas,
6.Tingkat informatifnya,
7. Tingkat kemudahan mengakses.

ILUSTRASI
ILUSTRASI

Indikator keberhasilan pelayanan prima diatas wajib diukur, dinilai tingkat kemampuanya mencapai kepuasan masyarakat, tepat sasaran sesuai yg dibutuhkan + diinginkan masyarakat.

Pelayanan prima diawaki sdm (sumber daya manusia) yg profesional (memiliki keahlian), petugas-2 yang mengembangkan inovasi dg kreatifitasnya, para aparaturnya sadar bertanggung jawab+ disiplin. Serta di dukung + berbasis pada ilmu pengetahuan+ teknologi.

Pelayanan prima di era digital didukung dengan sistem-2 on line /terhubung secara elektronik. Yg dikendalikan, dikomando, dikontrol, dievaluasi, dimonitor, dikomunikasikan melalui back office (sbg control room/ operation room).

Pengoperasionalan back office didukung dengan aplikasi-2 yg terintegrasi/terkoneksi dalam sistem jejaring yg saling berkaitan satu sama lain sebagai bagian dari sistem pelayanan publik yg prima.

Percaloan

Percaloan merupakan tindakan perantara atau penghubung, yg menjembatani, untk membantu berkomunikasi/ menyambungkan antara satu dg yg lainya. Para calo menjadi benalu yg menumpang dan ikut menggerogoti, sehingga jaringan-2 yg semestinya bisa terbangun, tersambung diblokir/ dikuasainya.
Penguasaan-2 jalur-2 komunikasi, pendistribusian dan pada sumber-2 daya oleh para broker menjadikan tumbuh berkembangnya pola-2 mafia. Para calo akan melakukan apa saja dan dg cara apapun asal tujuanya tercapai.

Percaloan tidak dilakukan sendiri, ada sistem-2 pendukungnya ada yg menjadi patronya bahkan god fathernya. Sistem-2 penguasaan ini akan trs dipertahankan tidak hanya kekuatan-2 fisik semata, namun kekuatan legal formalpun dilakukan.

Para broker ini bertingkat tingkat dan berkelas kelas bisa saja melibatkan penguasa/ pejabat yg sedang berkuasa. Para calo memahami untk memberikan / menyisihkan sebagian dr keuntunganya kepd para pejabat/ kroni2nya yg turut mendukung kelanggengan kegiatanya / posisinya sebagai calo.

Para calo inilah penguasa sebenarnya, awalnya para broker ini menjadi bagian untk kelancaran, namun tatkala semakin kuat + semakin besar sumber-2 daya yg dikuasainya mereka akan semakin kuat pula.

Tatkala lebih kuat dari penguasanya dan terjadi ketergantungan aparat kepada para broker ini akan terus bergulir bagai bola salju bahkan akan melibas dan bisa memilih siapa pejabat yg menjadi mitranya nanti. Para calo biasanya dijadikan bumper/kambing hitam nya untk menyelamatkan bila ada komplain.

Strategi pemberantasan percaloan

ilustrasi
ilustrasi

Percaloan merajalela karena banyak peluang /kesempatan dan adanya sikap pemaaf / memaklumi dengan berbagai dalih karena keterbatasan, karena sudah menjadi habit dan berbagai sikap permisive serta kepentingan pribadi/ kelompok / kepentingan-2 lain yg menyebabkan hilangnya kepekaan + kesdaran untk berbuat baik + benar.

Percaloan akan berkaitan dg penyalahgunaan kekuasaan, sebenarnya merupakan pemalsuan publik, yaitu ditutupi dng sistem-2 administrasi sehingga seolah-2 benar padahal sebenarnya merupakan tipuan-2 dan penuh rekayasa. Dan bisa menjadi lahan pemalakan (penyuapan+pemerasan).

Percaloan terjadi banyak faktor dan kompleks, al dipengaruhi:

1. Masyarakat + kebudayaanya, yg permisif terhadap pelanggaran,
2. Sistem-2 yang manual-parsial-konvensional yg memberi kesempatan /peluang terjadinya korupsi,
3. Pemimpin + kepemimpinanya,yg membuat diskresi birokrasi yg mjd potensi terjadinya KKN,
4. Hukum+penegakkan hukumnya yg tebang pilih sarat dg kepentingan, 5. kebijakan2nya, dibuat atas dasar akal sehat + improvisasi kepentingan tdk berdasar riset
6. Para aparaturnya,melakukan penyimpangan2 +dijadikan kebanggaan
7. core value dlm birokrasi, mengagungkan keduniawian.

STRATEGI MEMBERANTAS PERCALOAN

Pemimpin ideal adalah pemimpin yang mampu menjadi ikon perubahan, panutan + idola di lingkungan yg dipimpinya, mampu menunjukan karakternya dr Integritas, komitmen, kompetensi, dan Prestasinya.

Berani mempelopori + memimpin pemberantasan korupsi dapat melakukaan tindakan2 sbb :

1. Melakukan kemitraan dg stake holder yg terkait untk melakukan perkuatan dan membuat political will + MoU pemberantasan korupsi di semua institusinya, untk memangkas + mengikis jabatan2 yg dianggap basah. Melawan + memberantas mafia2 birokrasi + beserta kroni2nya yg sdh mengakar + mendarah daging.

2. Melakukan upaya-2 edukasi baik secara langsung / melalui media, yg dimulai sejak dini sebagai bagian dr long life education.

Memberantas percaloan salah satunya adalah membangun sistem, edukasi untk menanamkan kesadaran + tanggung jwab dan disiplin serta kepatuhan terhadap hukum.

3. Membangun sistem2 on line yg komprehensif, terpadu + berkesinambungan, saling menguatkan + saling mendukung. Tanpa sistem online/ elektronik atau sistem masih manual, konvensional + parsial maka peluang korupsi tetap besar. Merubah watak org salah satunya adalah membangun sistem.

4. Penegakkan hukum yg tidak tebang pilih / tidak main2.
Menegakkan hukum bukanlah untk membalas dendam/ membunuh karakter melainkan untuk :

1. Menyelesaikan konflik secara beradab,
2. Mencegah agar tidak terjadi konflik yg lebih luas,
3. Memberikan pelayanan perlindungan + pengayoman kpd korban + para pencari keadilan,
4. Kepastian,
5. Edukasi. Penegak hukum wajib mempedomani etika profesi penyidik untk memberikan jaminan + perlindungan ham, agar upaya paksa yg digunakan dlm penyidikan tdk untk mengadili/ adanya kesewenang wenangan. Shg penyidikanya selain utuk projustitia juga dpt untk membangun, menyadarkan,mendidik dan membangun dg mengimplementasikan birokrasi yg adil.

5.Membangun etika publik sbg refleksi tentang standar/norma yg menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku,tndakan+keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dlm rangkamenjalankan tgjwb pelayanan publik.

Etika publik merupakan integritas bagi pejabat publik dalam memberikan pelayanan publik. Perhatian yg merupakan fokus etika publik:
1. Sistem,prosedur, instrumen
2. Pelayanan publik,
3. Integritas pejabat publik yg tidak lepas dari kompetensinya. Etika publik menjadi refleksi bagaimana menjembatni agar norma moral bs menjadi tindakan nyata.

Para calo ini luar biasa mereka bukan siapa-2 tetapi lebh berkuasa dan bisa berbuat apa saja melakukan kkn dan demi langgengnya kkn ia rela pasang badan sekalipun.

Ancam mengancam peras meras, wanipiro, sogok menyogok pra calo inilah selangnya atau kurirnya. Di level atas mereka pembisik, mereka yg menjembatani, pelobi bahkan sampai membuat draft-2 administrasi dan hukumnya sekalipun. Broker korupsi/Makelar korupsi , dikenal sbg penghubung / biro jasa.

Bagaimana memutus tali rantai makelar-2 /blantik-2 korupsi ini, salah satunya dg membangun sistem2 on line. Linking pin nya tidak lagi manual / dg pendekatan2 personal. Sistem2 on line ini akan membuka jaringan-2 secara transparan akuntabel, informatif + mudah diakses.

Inisiatif anti percaloan dilakukan dg membangun sistem-2 on line yg komprehensif, dg edukasi, + penegakkan hukum yg tidak tebang pilih / tdk main2. Di samping itu juga dibangun etika publik sebagai refleksi tentang standar/norma yg menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku,tindakan+keputusan untk mengarahkan kebijakan publik dlm rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik merupakan integritas bagi pejabat publik dlm memberikan pelayanan publik.

Perhatian yg merupakan fokus etika publik pada:
1. Sistem,prosedur, instrumen
2. Pelayanan publik,
3. Integritas pejabat publik yg tdk lepas dari kompetensinya.
Etika publik menjadi refleksi bagaimana menjembatani agar norma moral bs mjd tindakan nyata. (CDL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.