RAHMATULLAH: SUSI LEBIH TEPAT JABAT MENKO MARITIM – Poskota.co

RAHMATULLAH: SUSI LEBIH TEPAT JABAT MENKO MARITIM

Rahmatullah
Rahmatullah

POSKOTA.CO – Ketua Umum Partai Rakyat Berdaulat (PRB) Rahmatullah, mengkritisi hasil reshuffle jilid II, dimana Luhut Binsar Panjaitan kini menjabat sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. “Yang lebih tepat Menko Kemaritiman dipegang Bu Susi,” tegas Rahmatullah di Gedung Kemenkumham saat melakukan pendaftaran partai, Jumat (29/7).

Dari perombakan menteri yang paling tepat hanyalah Menkeu Sri Mulyani. Sosok Sri Mulyani memang sebagai orang yang paling mampu menangani masalah keuangan negara.

Sementara lainnya, kata Rahmatullah, cuma bagi-bagi kekuasaan saja. Hanya untuk menciptakan iklim ketenangan tak terjadi gaduh. Dan terciptanya keharmonisan antara eksekutif dengan legisltif. Bukan untuk kerja dan mencapai kemajuan.

Mestinya, masih menurut Rahmatullah, Jokowi menyaring juga para kepala daerah. Kepala daerah itu garda terpenting untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia.

“Tapi, nyatanya kan tidak. Ya seperti itulah jika reshuffle hanya untuk membagi-bagi kekuasaan. Untuk kemajuan sangat jauh lah,” tutup Rahmatullah. (Oko)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.