PRB: JANGAN BERI KURSI PADA PAN DAN GOLKAR – Poskota.co

PRB: JANGAN BERI KURSI PADA PAN DAN GOLKAR

Rahmatullah
Rahmatullah

POSKOTA.CO – Jika Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) diberikan kursi dalam kabinet sebagai syarat merapatnya ke pemerintah atau ucapan terima kasih jelas menyakiti hati rakyat.

Ketua Umum Partai Rakyat Berdaulat (PRB), Rahmatullah kepada wartawan Minggu(17/7) malam, menyarankan kepada Jokowi, untuk tidak menambah kursi menteri kepada orang partai.

Karena yang sudah ada sekarang ini saja belum beres. Masih menteri-menteri partai yang tak mampu menjalankan tugasnya. Puan Maharani, menteri pertanian, misalnya.

“Jadi, jangan menambah kursi menteri kepada orang partai lagi. Justru yang benar mengurangi. Jangan rakyat dibohongi terus. Jokowi dan orang-orang partai dulu yang menggembar-gemborkan koalisi tanpa syarat. Sekarang malah rebutan minta jatah,” katanya.

Jokowi, menurut Rahmatullah, harusnya peka dalam hal itu. Dia, sebagai Presiden harus konsisten dalam hal melakukan evaluasi terhadap para menteri-menteri. Jangan karena desakan dari partai dia mengingkari janjinya-janjinya kepada rakyat.

Menyoroti Kapolri yang baru, Jenderal Pol. Tito Karnavian (Tikar) dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Pol. Badrodin Haiti yang pensiun, bukanlah sebagai seorang jenderal yang terbaik dari para jenderal polisi yang masih aktif. Masih banyak yang harus dia hadapi dalam mengemban tugas beratnya itu.

Menurut Rahmatullah, dalam pekerjaan Polri banyak yang harus dikerjakan. Dan yang paling mudah terlihat dari penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis. Dari Kapolda sampai kepada Kapolsek.

“Masih banyak terlihat Kapolri hanya menempatkan saja, tapi sebenarnya yang ditempatkan itu tak mampu mengemban tugas. Akibatnya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara