PRB: JANGAN BERI KURSI PADA PAN DAN GOLKAR – Poskota.co

PRB: JANGAN BERI KURSI PADA PAN DAN GOLKAR

Rahmatullah
Rahmatullah

POSKOTA.CO – Jika Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) diberikan kursi dalam kabinet sebagai syarat merapatnya ke pemerintah atau ucapan terima kasih jelas menyakiti hati rakyat.

Ketua Umum Partai Rakyat Berdaulat (PRB), Rahmatullah kepada wartawan Minggu(17/7) malam, menyarankan kepada Jokowi, untuk tidak menambah kursi menteri kepada orang partai.

Karena yang sudah ada sekarang ini saja belum beres. Masih menteri-menteri partai yang tak mampu menjalankan tugasnya. Puan Maharani, menteri pertanian, misalnya.

“Jadi, jangan menambah kursi menteri kepada orang partai lagi. Justru yang benar mengurangi. Jangan rakyat dibohongi terus. Jokowi dan orang-orang partai dulu yang menggembar-gemborkan koalisi tanpa syarat. Sekarang malah rebutan minta jatah,” katanya.

Jokowi, menurut Rahmatullah, harusnya peka dalam hal itu. Dia, sebagai Presiden harus konsisten dalam hal melakukan evaluasi terhadap para menteri-menteri. Jangan karena desakan dari partai dia mengingkari janjinya-janjinya kepada rakyat.

Menyoroti Kapolri yang baru, Jenderal Pol. Tito Karnavian (Tikar) dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Pol. Badrodin Haiti yang pensiun, bukanlah sebagai seorang jenderal yang terbaik dari para jenderal polisi yang masih aktif. Masih banyak yang harus dia hadapi dalam mengemban tugas beratnya itu.

Menurut Rahmatullah, dalam pekerjaan Polri banyak yang harus dikerjakan. Dan yang paling mudah terlihat dari penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis. Dari Kapolda sampai kepada Kapolsek.

“Masih banyak terlihat Kapolri hanya menempatkan saja, tapi sebenarnya yang ditempatkan itu tak mampu mengemban tugas. Akibatnya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara