PLTSa MULAI DIBANGUN DI KAWASAN SUNTER – Poskota.co
Saturday, September 23

PLTSa MULAI DIBANGUN DI KAWASAN SUNTER

POSKOTA.CO – Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dalam Kota atau Intermediate Treatment Facility (ITF) segera dibangun di kawasan Sunter Jakut. “Bulan ini kita mulai bvangun,” ungkap Sumarsono Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Senin (7/11/2016).

Ada 139 perusahaan yang lolos pada proses lelang untuk PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Lelang menggunakan pola beauty contest. Pemenang lelang akan menjadi mitra PT Jakarta Propertindo (JakPro) untuk menggarap proyek senilai Rp2,9 triliun itu.

“Perusahaan itu punya pengalaman pengelolaan sampah di Singapura. Kita tidak mau ambil risiko dengan perusahaan yang tidak punya pengalaman,” ungkap dia.

ITF Sunter diproyeksikam mampu menproduksi listrik hingga 30 mega watt (MW). Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk penjualan listrik.

Soni mengungkapkan, antara Pemprov DKI dan PLN belum menemukan kata sepakat terkait harga. PLN meminta harga 9 sen dolar per Kwh, sementara DKI baru berani menawarkan harga 18,7 sen dolar per Kwh.

“Masih ada kendala. Sampai sekarang belum ada kesepakatan. Masih kita cari solusi, bisa saja harga 18,7 sen dolar per Kwh bisa turun menjadi 12 sen,” ujar dia.

Pembangunan ITF Sunter akan memakan waktu selama dua tahun. ITF Sunter diperkirakan akan mulai beroperaai pada 2019.

ITF Sunter merupakan salah satu dari empat ITF yang akan dibangun di Jakarta. Selain di Sunter, ITF juga akan di bangun di kawasan Cakung Cilincing (Cacing), Marunda, dan Duri Kosambi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara