PEMBERANTASAN TERORIS SEBAIKNYA TAK LIBATKAN TNI – Poskota.co
Saturday, September 23

PEMBERANTASAN TERORIS SEBAIKNYA TAK LIBATKAN TNI

Pembicara dalam seminar
Pembicara dalam seminar

POSKOTA.CO – Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan, pemberantasan terorisme sebaiknya tak melibatkan militer (TNI). Menurutnya, pemberantasan teror dengan cara militer justru akan mengesempingkan HAM dan akuntabilitas.

Al Araf menambahkan, pemberantasan teror harus tetap ditempatkan dalam criminal justice system seperti yang sudah berlaku saat ini. Sesuai Statuta Roma, katanya, teror dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime), bukan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). “Jadi tak perlu penanganannan ekstra sampai melibatkan milter,” katanya.

Lebih lanjut Al Araf mengatakan, sungguh aneh jika pemerintah menggunakan pendekatan perang sebagai pengganti criminal justice system untuk memerangi teroris. Sebab, Indonesia sudah memisahkan antara pertahanan dan keamanan.

Indonesia memang pernah memiliki UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara. Namun, UU itu sudah direvisi sehingga sektor keamanan dan pertahanan dipisahkan. Akhirnya ada UU khusus Polri dan UU khusus TNI.

“Fungsi pertahanan dengan penegakan hukum itu berbeda. UU Antiteros sebaiknya tetap pada criminal justice system,” katanya.

DIINGATKAN

Pemerintah dan DPR diingatkan untuk berhati-hati dalam merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Harapannya agar jangan sampai revisi justru malah menjadi langkah mundur karena pelibatan militer yang berlebihan.

Selanjutnya, peneliti terorisme, Prof (ris) Hermawan Sulistyo, teror sesuai definisinya adalah membangkitkan ketakutan. Namun, katanya, teror bukanlah perang karena yang jadi sasaran adalah masyarakat sipil sehingga keterlibatan militer pun harus dibatasi..

“Karenan itu (teror) ranah sipil, maka harus ada proses hukum. Harus ada akuntabilitasnya mengapa seseorang mati dan siapa yang membunuhnya,” ujar Hermawan dalam diskusi bertema Arah Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme di pressroom DPR RI, Selasa (28/6).

Ia menegaskan, upaya pemberantasan teror juga bukanlah perang. Karenanya pemberantasan teror jangan ditarik ke sektor pertahanan.

BATASI TNI

Anggota Pansus RUU Antiterorisme, Sarifuddin Sudding mengatakan, terorisme memang tidak bisa ditangani dengan cara-cara biasa. Namun, politikus Hanura itu tetap berpendapat bahwa pelibatan TNI tetap harus dibatasi.

“Ingat, undang-undangnya menyebut TNI hanya membantu, sedangkan pemberantasan (kewenangan penindakan) tetap ada di polisi. Di bawah Pak Tito (Tito Karnavian, red), kita harapkan penanganan teror lebih baik,” katanya.

Ia menambahkan, Pansus RUU Antiterorisme saat ini masih terus menyerap berbagai masukan. Termasuk tentang kemungkinan keterlibatan TNI.

“Keterlibatan TNI itu spesifik, ada batasan-batasannya dan aspek tertentu. Misalnya teror kepada kepala negara, teror di luar negeri,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara