PANWASLU SAYANGKAN KAMPANYE SALING HUJAT – Poskota.co
Saturday, September 23

PANWASLU SAYANGKAN KAMPANYE SALING HUJAT

POSKOTA.CO – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), menyayangkan sikap pasangan calon (paslon) yang memanfaatkan masa kampanye dengan saling menghujat antara yang satu dengan lainnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pulau Morotai Faizal Aba di Ternate, Jumat, menyatakan, sejauh ini, Panwaslu sudah mengingatkan agar tidak melakukan kampanye hitam atau menyampaikan bahasa yang arahnya untuk memfitnah.

Namun, ternyata hal itu tidak digubris oleh para tim sukses saat melakukan kampanye, karena sesuai pasal 66 PKPU Nomor 12 tahun 2016 sudah dijelaskan bahwa masing-masing pasangan calon tidak boleh mempersoalkan dasar negara dan menghina seseorang, agama, suku dan ras/golongan dan itu sangat dilarang.

Selain itu, paslon juga mengeluarkan bahasa yang kesannya fitnah, menghasut, mengadu domba juga dilarang, dan itu sudah dijelaskan pada pasal 70 PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye, apabila itu masih dilanggar maka dikategorikan tindak pidana dan dikenai sanksi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini sangat disayangkan, kita sudah ingatkan berulangkali,tetapi ternyata tidak digubris oleh para pasangan calon,” katanya.

Sehingga, dengan adanya informasi yang berkembang bahwa di masing-masing pasangan calon sudah saling menghujat, maka untuk personel Panwaslu mulai dari tingkat desa dan kecamatan agar mengcover soal kampanye yang menyampaikan bahasa-bahasa fitnah atau saling menghujat itu untuk disampaikan ke Panwaslu Kabupaten.

“Panwaslu sudah mendapat laporan itu, hanya saja untuk laporan soal kampanye dan materinya belum ada keputusan di internal Panwaslu, sehingga belum ada tindakan, namun hal ini akan kita kaji lagi bersama dengan Gakkumdu, kalau misalnya bukti kuat dan pelanggaran didapat maka akan ditindak lanjut,” katanya.

Faizal berharap kepada masyarakat untuk bersama-sama ikut mengawasi setiap tahapan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, ketika itu dianggap melakukan pelanggaran, agar disampaikan ke Panwaslu secara resmi supaya bisa diproses sesuai aturan dan UU yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara