NGAKU ANGGOTA DPR, GELAPKAN MOBIL – Poskota.co
Saturday, September 23

NGAKU ANGGOTA DPR, GELAPKAN MOBIL

5dprPOSKOTA.CO – Direskrimum Polda Metro Jaya meringkus Josua Tarigan,47, seorang anggota DPR gadungan karena menipu perusahaan rental mobil. Pria berpenampilan parlente ini dibekuk di Apartement Lotus Residence, Depok, Jumat (4/3).

Pemilik rental mengalami kertugian tujuh mobil mewah dibawa lari pria asal Sumatera Utara ini.

osua mengaku sebagai anggota dewan menyewa beberapa mobil melalui CV Dedi Rental yang beralamat di Jalan Legok Kelapa Dua, Tangerang Banten beberapa waktu lalu.

Beberapa mobil yang ia sewa yakni dua unit Honda CRV, satu Mitsubishi Pajero, satu Toyota Inova, tiga Toyota Avanza. Alasannya untuk akomodasi anggota, padahal oleh pelaku dijual.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti, Jumat (4/3) mengatakan, dari tersangka petugas menyita satu unit mobil CRV dan beberapa buah lembar aplikasi rental. Bukan hanya itu, satu pucuk air soft gun juga diamankan dari pria itu. “Satu pelaku masih buron,” ungkap Krisna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.