MAKSUM: WASPADAI JAKARTA RAWAN KONFLIK – Poskota.co

MAKSUM: WASPADAI JAKARTA RAWAN KONFLIK

Maksum
Maksum

POSKOTA.CO – Silaturahmi antara elemen masyarakat dengan jajaran Polda Meto Jaya perlu ditingkatkan, agar masyarakat lebih peduli dengan kondisi keamanan di ibukota. Harapan itu disampaikan Ketua Umum Rumah Kamnas Maksum Z setelah dilantiknya Irjen Pol Mochamad Iriawan, sebagai Kapolda Metro Jaya, Jumat(23/9).

Maksum mengingatkan, Jakarta adalah sasaran utama tindak pidana terorisme. Tak lama lagi ada hajat Pilkada DKI Jakarta, pergerakan akan Kerawanan dan konflik sosial semakin terasa, potensi konflik dan kerawanan sosial di Jakarta bila ditakar dengan timbangan jauh maka tampak lebih berat dengan tensi sebelum adanya Pilkada.

Karena bertemunya dua sumbu bersamaan yakni sumbu ideologi dan sumbu politik nyampur jadi satu. Sumbu ideologi adalah menggumpalnya aspirasi Islam untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta dan sumbu politik dari aspirasi anggota internal partai yg tidak terserap oleh parpol.

Semoga Kapolda Metro Jaya bapak Irjen pol Iriawan, dicintai masyarakat Jakarta, dengan membawa aparat keamanan yg humanis. “Kami selalu siap menjadi mata dan telinga aparat keamanan, diminta maupun tidak diminta karena kami kumpulan masyarakat yg cinta ketenangan dan kedamaian,” tandas Maksum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)