LIPUT DPR, OKNUM WARTAWAN TV SWASTA DIDUGA GUNAKAN SURAT TUGAS TANDA TANGAN PALSU – Poskota.co
Saturday, September 23

LIPUT DPR, OKNUM WARTAWAN TV SWASTA DIDUGA GUNAKAN SURAT TUGAS TANDA TANGAN PALSU

POSKOTA.CO – Baru-baru ini beredar surat penugasan peliputan salah seorang wartawan televisi swasta di Jakarta, diduga bertanda tangan palsu.

Surat penugasan itu atas nama PT MTI yang ditujukan kepada Kepala Biro Pemberitaan Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), untuk melakukan peliputan di DPR-RI atas nama wartawan berinisial HM, yang ditandatangani selaku manajer peliputan televisi tersebut berinisial Cs di bawah naungan PT MTI, Selasa (15/11).

Surat tersebut terlihat janggal, karena disebutkan jabatan sebagai wartawan, dan hal disebutkan pemberitahuan, terhitung Juli 2016. Sedangkan satu surat sebelumnya, terhitung Desember 2014, dengan hal disebutkan sebagai surat penugasan. Kedua surat tersebut ditandatangani oleh Cs.

Dalam surat lainnya, atas nama orang yang sama yakni, HM, juga sudah disebutkan jauh sebelumnya sebagai kontributor televisi tersebut. Bahkan, atas nama yang sama pun pernah beredar surat pemutusan hubungan kerja sebagai kontributor.

Atas hal itu semua, manajer peliputan berinisial Cs yang menorehkan tanda tangan, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApps (WA)-nya, Senin (14/11), sekitar pukul 20.13 WIB, sepertinya hanya dibaca namun tidak ada jawaban apa pun, seperti dikutip Berantas.co.

Kemudian ketika mencoba lagi untuk mengonfirmasi pada Selasa (15/11), sekitar pukul 9.30 WIB melalui WA-nya, pesannya dibaca namun tetap tidak ada jawaban. Begitu juga melalui short message service (SMS) tidak dibalas.

Kembali mencoba menghubungi melalui telepon selularnya berkali-kali tetap tidak diangkat. Padahal hanya untuk mengonfirmasi kabar tentang berkembangnya surat penugasan yang beredar secara liar tersebut. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)