KPU IMBAU PESERTA PILKADA TAK JANJIKAN BANTUAN UANG SELAMA KAMPANYE – Poskota.co

KPU IMBAU PESERTA PILKADA TAK JANJIKAN BANTUAN UANG SELAMA KAMPANYE

pilgub-dki-2017-poskotaPOSKOTA.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk tidak menjanjikan program bantuan uang selama masa kampanye berlangsung.

Imbauan dikeluarkan setelah KPU melihat adanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta yang menawarkan program bantuan uang saat berkampanye.

“Unsur menjanjikan atau iming-iming uang, materi, harus dihindari. Tonjolkan program-program yang bernas,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (15/11).

Menurut Ferry, bantuan uang yang ditawarkan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran selama terdapat dalam visi-misi. Namun berbeda jika program itu dijanjikan untuk pemilih yang mencoblos.

“Tapi kalau dalam konteks visi, misi, programnya, ada Rp1 juta per desa itu tidak masuk politik uang,” ujar Fery.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan, peserta pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan pemilih. Aturan tersebut terdapat di Pasal 73 Ayat 1 UU terkait.

Jika pelanggaran atas pasal tersebut dilakukan, ancaman pembatalan pencalonan dapat menimpa peserta pilkada terkait.

Di Jakarta, pasangan calon yang kerap menjanjikan memberikan bantuan uang adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Pasangan nomor urut 1 ini berjanji untuk memberikan program bantuan dana lain, Bantuan Langsung Sementara (BLS) dan pemberdayaan komunitas.

Selain itu, Agus berjanji akan mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk program pengentasan pengangguran. Dana tersebut diklaim bisa mengembangkan sekitar 20ribu unit usaha baru.

“Setelah kami hitung APBD Jakarta memiliki ruang dan kemampuan bagi kami untuk memberikan dana bergulir sejumlah Rp50 juta untuk satu unit usaha,” kata Agus. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)