KPK KEJAR ROYANI SOPIR NURHADI – Poskota.co

KPK KEJAR ROYANI SOPIR NURHADI

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan terus berupaya mencari keberadaan Royani, sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

“Royani penting, tapi mudah-mudahan ada jalan lain. Tapi kami tetap berusaha menemukan Royani,” kata Agus ketika ditemui di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Senin.

Agus mengatakan KPK akan terus mengupayakan penyelesaian kasus suap pengajuan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun tanpa keterangan dari Royani.

“Mudah-mudahan banyak data yang telah ditemukan anak-anak (penyidik),” kata dia.

KPK telah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data dari banyak pihak. Namun, Agus mengatakan bahwa KPK tidak mau terburu-buru menetapkan tersangka baru.

“Dari pemeriksaan sudah dilakukan banyak hal. Jangan buru-buru menetapkan tersangka baru, tapi akan dikembangkan terus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa menyelesaikan,” kata dia.

Penyelesaian terhadap kasus Nurhadi tersebut, kata Agus, penting bagi perjalanan proses reformasi birokrasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah.
Selain itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan hilangnya Royani dapat mengganggu penyelidikan KPK terkait kasus suap MA.

“Tentu saja (mengganggu). Royani termasuk yang mengetahui aktivitas keseharian Pak Nurhadi,” kata Alexander di Jakarta, Senin.

KPK tengah melakukan penyelidikan terhadap Nurhadi setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera/sekretaris PN Jakpus Eddy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah pada 20 April 2016.

Sopir Nurhadi, Royani, sudah dua kali dipanggil KPK tapi tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan sehingga diduga disembunyikan. KPK menduga Royani adalah orang yang menjadi perantara penerima uang dari sejumlah pihak yang punya kasus di MA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.