KENAIKAN HARGA PANGAN JANGAN TERULANG DI TAHUN INI – Poskota.co

KENAIKAN HARGA PANGAN JANGAN TERULANG DI TAHUN INI

POSKOTA.CO – Anggota DPR RI Komisi IV Rahmad Handoyo meminta Bulog melakukan langkah antisipasi kenaikan harga bahan pokok yang rutin terjadi jelang puasa dan lebaran. “Jangan sampai tradisi kenaikan harga ini terulang kembali pada tahun 2017 ini,” kata Rahmad Handoyo kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (18/5)

Dikatakan Rahmad, Bulog sebagai perpanjangan tangan negara merupakan instrument utama dalam menstabilkan harga pangan. “Bulog harus dikedepankan, karena fakta dilapangan selama ini, yang mengemuka justru perburuan rente yang dilakukan para spekulan,” tegas Rahmad Handoyo.

Rahmad Handoyo menilai, sejauh ini langkah-langkah antisipasi guna menstabilkan harga pangan jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang telah dilakukan pemerintah, sudah cukup baik. “Operasi pasar yang belakangan ini nyaris setiap hari digelar Bulog, serta sidak yang dilakukan satgas pangan sudah cukup efektif,” kata Rahmad Handoyo.

Politisi PDI Perjuangan asal Boyolali ini mengungkapkan, keberhasilan Satgas Pangan menggerebek gudang penimbunan 183 ton bawang putih di Marunda, Jakarta Utara, (17/5), layak diapresiasi semua pihak. “Sudah semestinya para penimbun yang memainkan harga dan merugikan masyarakat ditindak sesuai hukum. Pemerintah tak boleh ragu dan tak boleh kalah dengan para spekulan,” kata Rahmad Handoyo.

Seperti diketahui, Satas Pangan berhasil menggerebek tersebut milik PT TPI dikawasan Marunda, Jakarta Uraea. Adapun, bawang putih itu diimpor oleh dua perusahaan yaitu PT NBM dan PT LBU sejak April lalu. Berdasarkan penyelidikan Bareskrim, bawang putih itu diselundupkan dari Tiongkok dan India. Masuknya barang tersebut ke Indonesia tidak memenuhi dokumen importasi yang lengkap.

Apresiasi Kapolri

Terkait upaya antisipasi harga pangan, Rahmad Handoyo juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Satgas Pangan.dalam menjaga stabilitas harga sembako dan pangan. jelang dan saat Lebaran kali ini.
“Pak Tito mengatakan akan memcat anak buahnya yang lalai memantau permainan harga pangan. Ketegasan ini kita apresiasi,”kata Rahmad Handoyo.

Dikatakan, Polisi memang harus pro aktif, turun langsung ke lapangan memantau serta menindak tegas para spekulan dan mafia pangan yang mempermainkan harga-harga kebutuhan pokok. “Mereka (tengkulak) biasanya memanfaatkan moment menjelang dan pada saat Lebaran untuk meraup keuntungan yang tidak wajar,” tegas Rahmad Handoyo.

Rahmad Handoyo menambahkan, jika melihat kebelakang, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang dan pada saat lebaran nyaris tak pernah terbendung. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah sebelumnya, sepertinya tidak mampu menstabilkan pasar. Akibatnya, setiap Lebaran, masyarakat kecil pun tercekik mahalnya harga kebutuhan pokok.
“Kita berharap, satgas pangan kali ini, kesulitan yang dialami masyarakat akibat melonjaknya harga pangan disetiap Lebaran, tidak akan terulang kembali,”kata Rahmad Handoyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara