KAUNIT PKB MENJAMIN PEMBAYAR PAJAK MOBIL TAK DIPERSULIT – Poskota.co
Thursday, September 21

KAUNIT PKB MENJAMIN PEMBAYAR PAJAK MOBIL TAK DIPERSULIT

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Kaunit PKB/BBNKB Polda Metro Jaya Alberto Ali, menepis tudingan pihaknya memperlambat apalagi mempersulit pemilik kendaraan bermotor No Pol B 1 NNI jenis Ferari. “Silakan tak ada masalah, kalau perlu hari ini saya tunggu di loket mumpung sepi,” ujarnya ketika dikonfirmasi lewat SMS, Sabtu(4/6).

Alberto pun juga menepis ada tudingan anak buahnya yang mempersulit pembayar pajak kendaraan bermotor. “Saya jamin anak buah saya tak ada yang persulit,” tandasnya.

Namun keterangan yang didapat dari Firman (Senen 5/6)  dari pihak pemilik kendaraan mewah tersebut, petugas menolak karena asal usul si pemilik yang tertera di KTP. “Kan aneh alasannya,” ungkapnya.

sebelumnya diungkapkan,Firman, “Saya itu mau bayar pajak Pak kok dipersulit, sebagai warga negara yang taat akan hukum saya sadar akan itu, kenapa petugas di PKB (pajak kendaraan bermotor) wilayah Jaksel mencari dalih kesalahan. Terus dimana tunjukkan letak kesalahannya saya,” ungkapnya.

Dengan menunjukkan bukti copy administrasi lengkap petugas PKB BBNKB Polda Metro Jaya mengatakan kalau kendaraan yang diurusnya B 1 NNI diragukan alamat yang tertulis di KTP. “Pak KTP saya ini yang ngeluarin negara, saya ajak membuktikan kebenaran ke kelurahan petugas PKB bilang gak ada waktu, ini kan dalih persulit pembayar pajak,” tandas Firman.

Padahal Perda No.2/2015 menyebutkan tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. “Dimana letak kesalahan saya,jelaskan sehingga saya bisa memperbaiki, ” tandas warga Srengseng Jakbar tersebut.

Sementara itu pihak Dispenda Pemda DKI, Agus yang dikonfirmasi lewat SMS soal keluhan pembayar pajak belum direspon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara