JOKOWI: OKI HARUS BERMANFAAT BUAT PALESTINA – Poskota.co

JOKOWI: OKI HARUS BERMANFAAT BUAT PALESTINA

7OKIPOSKOTA.CO – Selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, maka bangsa Indonesia berjanji akan tetap membantu. Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi di depan para kepala negara yang tergabung Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Jakarta, Senin (7/3).

Indonesia dan dunia internasional, tambah Jokowi memperhatikan kondisi di Palestina. Di mana Israel semakin menyulitkan warga Palestina. Sementara ruang gerak umat Muslim di Masjid Al Aqsa semakin dibatasi.

“Kita harus bersatu, Palestina harus bersatu mencapai konsesus. Indonesia siap membantu proses ini,” sebutnya.

“OKI dibentuk untuk membantu kemerdekaan Palestina. OKI harus menjadi bagian solusi, Apabila OKI tidak bisa menjadi bagian solusi, maka keberadaan OKI menjadi tidak relevan,” pungkas Presiden.

Dalam pertemuan KTT OKI LB ini, Presiden Jokowi menyebutkan ingin mendengarkan pandangan dari kepala negara yang hadir. KTT ini sendiri dianggapnya penting untuk menjaga momen.

“Indonesia dan dunia Islam siap untuk melawan kesewenang-wenangan Israel di Al Quds. Selain juga mengupayakan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara,” tegasnya.

Tidak lupa Presiden Jokowi menyatakan bahwa Israel harus segera menghentikan segala aktivitas di Palestina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.