HUT JALASENASTRI LANTAMAL BERIKAN PENYULUHAN HUKUM – Poskota.co

HUT JALASENASTRI LANTAMAL BERIKAN PENYULUHAN HUKUM

Suasana penyuluhan
Suasana penyuluhan

POSKOTA.CO – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta dalam rangka HUT Ke-70 Jalasenastri menyelenggarakan Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada ibu-ibu Jalasenastri Korcab III DJAB, para Kowal dan PNS Putri Lantamal III di gedung Serbaguna Markas Komando (Mako) Lantamal III, Jalan Gunung Sahari Raya No 02 Ancol Jakarta Utara, Kamis (25/08).

Wadan Lantamal III Kolonel Laut (P) Umar Arief, S.E., dalam sambutannya mewakili Komandan Lantamal III Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana, S.H. mengatakan, mengamati perkembangan lingkungan strategis berdampak terhadap perilaku prajurit dan keluarganya serta berimplikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan seperti KDRT.

“Untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum khususnya kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukan langkah-langkah antisipasi dalam bentuk penyuluhan agar dapat memahami aturan-aturan yang berlaku,” kata Kolonel Laut (P) Umar Arief, S.E.

Dalam penyuluhan hukum tersebut menampilkan dua narasumber yakni Kadiskum Lantamal III Letkol Laut (KH) Ali Ridlo, S.H, M.M. dan W Hadi Sukrisno, SH, M.H, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang dan pengacara dari kantor Sandy & Sukrisno Law Firm dan Klinik Hukum 24 Jam yang banyak menangani kasus hukum para artis ibukota. Bertindak selaku moderator yakni Kasubdisbanhatkum Diskum Lantamal III, Mayor Laut (KH) Handy Kurniawan.

Dari kegiatan penyuluhan ini diharapkan para peserta dapat menyimak dengan baik materi yang diberikan oleh narasumber dan juga memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, agar bisa memahami dan menambah pengetahuan di bidang hukum terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta meningkatkan kesadaran hukum ibu-ibu Jalasenastri Korcab III DJAB, para Kowal dan PNS Putri Lantamal III untuk mengurangi perbuatan yang melangggar aturan hukum.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua Korcab III DJAB Ny. I Ketut Suardana beserta pengurus, para Asisten Danlantamal III, Danpomal Lantamal III dan para Kadis/Kasatlak Lantamal III.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)