HANYA DENGAN DOA POLRI HADAPI MASSA PENDEMO AHOK – Poskota.co

HANYA DENGAN DOA POLRI HADAPI MASSA PENDEMO AHOK

POSKOTA.CO – Polri patut menjadi kiblat democratic policing di dunia dalam menangani aksi demo berbasis agama. Hanya di Indonesia pengamanan demo (unjuk rasa) menggunakan simbol agama dengan pembacaan doa oleh jajaran kepolisian yang langsung berhadapan dengan massa.

Ini artinya, Polri memahami karakter massa digunakan konsep pemolisian berbasis agama. Situasi tersebut mampu mengeleminir ketegangan dengan massa. Bahkan tak jarang massa berselfie dengan Polwan berjilbab. “Konsep humanis yang sangat menyejukan,” ungkap Ali Asghar Sekjen Rumah Kamnas dan peneliti Puskamnas, pada wartawan Sabtu(5/11).

Ali menyayangkan pasca jam 18.00 munculnya massa yang tiba-tiba menyulut bentrokan sehingga jatuhnya korban luka. “Darimana massa yang liar tak terkendali itu, padahal dari siang pendemo cukup tertib. Ini harus diungkap,” tandas Ali.

Ali
Ali

Di tempat terpisah, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengungkapkan, ada dua kelompok pada aksi Demo 4 November. Mereka yang benar-benar datang untuk aksi damai, dan kelompok yang sengaja ingin membuat kerusuhan.

Menjelang magrib, kelompok yang ingin menyuarakan aspirasi mereka juga mulai bubar dengan tertib, sebagian masih ada yang salat di lapangan maupun Masjid Istiqlal.

Namun sejumlah orang tiba-tiba melakukan aksi anarkis dan terus menyerang petugas kepolisian. Bahkan ada personel polisi yang sebagian mukanya hancur karena serangan kelompok massa itu. “Mereka menyerang petugas. Mereka terobos barrier, masuk mendekat ke Istana, ini tidak dibenarkan,” tandas Boy.

Dari data kepolisian, tercatat memang ada kelompok tertentu yang memiliki agenda tertentu. Untuk itu sejak awal polisi memang sudah berusaha mengantisipasinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)