GAJI SATPAM CIRACAS SESUAI KESEPAKATAN PERSONIL – Poskota.co

GAJI SATPAM CIRACAS SESUAI KESEPAKATAN PERSONIL

POSKOTA.CO – Direktur PT Rafik Karya Mandiri (RKM), Irfan Yanuar, terpaksa mengadu ke Dewan Pers karena merasa difitnah oleh kabar adanya keresahan tenaga keamanan (satpam) di Pasar Ciracas, Jakarta Timur, sebagaimana dilansir sebuah media online. “Itu berita cuma sepihak dan tidak benar untuk itu saya mengadu ke Dewan Pers,” tegas Irfan di kantor pusat PD Pasar Jaya, Cikini, Jakarta Pusat.

Diungkapkan Irfan, pihaknya menggaji satpam Pasar Ciracas berdasarkan kesepakatan sesuai buget yg disediakan PD Pasar Jaya, untuk mencegah terjadinya PHK.

Buget yang tersedia untuk 6 tenaga keamanan, sementara SDM yang ada 11 orang. Besaran upah yang sekarang sudah betdasarkan kesepakatan hitam diatas putih yang ditandatandatangani semua personil. “Jadi bugetnya kami bagi untuk 11 orang, itu karena permintaan mereka sendiri”, tandasnya. Ditambahkan sebenarnya PT RKM keberatan memberlakukan hal tersebut, tapi demi kemanusian terpaksa dilakukan.

Jika kemudian menimbulkan masalah, karenya PT RKM akan bertindak tegas. Mulai 1 Juni, 5 dari 11 tenaga keamanan pasar Ciracas terpaksa akan dirumahkan. PT RKM hanya akan memperkejakan sebanyak 6 orang dengan gaji standar UMK, sebagaimana buget yang disediakan PD Pasar Jaya.Secara tegas PT RKM membantah pihaknya memonopoli pekerjaan tenaga keamanan di pasar wilayah Jakarta Timur.

PT RKM memenangkan tender melalui LPSE. Saat itu yang ikut ditender semua wilayah DKI. Dan PT RKM memenangkan untuk wilayah Jakarta Timur, ” Jadi tidak benar jika kami dibilang monopoli” tegasnya.

Pemantauan di lapangan menunjukkan, kondisi pasar Ciracas Jakarta Timur tetap kondusif, aman dan terkendali. Tidak ada keresahan sedikitpun dikalangan Satpam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.