GAJI SATPAM CIRACAS SESUAI KESEPAKATAN PERSONIL – Poskota.co

GAJI SATPAM CIRACAS SESUAI KESEPAKATAN PERSONIL

POSKOTA.CO – Direktur PT Rafik Karya Mandiri (RKM), Irfan Yanuar, terpaksa mengadu ke Dewan Pers karena merasa difitnah oleh kabar adanya keresahan tenaga keamanan (satpam) di Pasar Ciracas, Jakarta Timur, sebagaimana dilansir sebuah media online. “Itu berita cuma sepihak dan tidak benar untuk itu saya mengadu ke Dewan Pers,” tegas Irfan di kantor pusat PD Pasar Jaya, Cikini, Jakarta Pusat.

Diungkapkan Irfan, pihaknya menggaji satpam Pasar Ciracas berdasarkan kesepakatan sesuai buget yg disediakan PD Pasar Jaya, untuk mencegah terjadinya PHK.

Buget yang tersedia untuk 6 tenaga keamanan, sementara SDM yang ada 11 orang. Besaran upah yang sekarang sudah betdasarkan kesepakatan hitam diatas putih yang ditandatandatangani semua personil. “Jadi bugetnya kami bagi untuk 11 orang, itu karena permintaan mereka sendiri”, tandasnya. Ditambahkan sebenarnya PT RKM keberatan memberlakukan hal tersebut, tapi demi kemanusian terpaksa dilakukan.

Jika kemudian menimbulkan masalah, karenya PT RKM akan bertindak tegas. Mulai 1 Juni, 5 dari 11 tenaga keamanan pasar Ciracas terpaksa akan dirumahkan. PT RKM hanya akan memperkejakan sebanyak 6 orang dengan gaji standar UMK, sebagaimana buget yang disediakan PD Pasar Jaya.Secara tegas PT RKM membantah pihaknya memonopoli pekerjaan tenaga keamanan di pasar wilayah Jakarta Timur.

PT RKM memenangkan tender melalui LPSE. Saat itu yang ikut ditender semua wilayah DKI. Dan PT RKM memenangkan untuk wilayah Jakarta Timur, ” Jadi tidak benar jika kami dibilang monopoli” tegasnya.

Pemantauan di lapangan menunjukkan, kondisi pasar Ciracas Jakarta Timur tetap kondusif, aman dan terkendali. Tidak ada keresahan sedikitpun dikalangan Satpam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara