BNN MEDAN TERUS BERAKSI, BNNP DKI MEMILIH DIAM – Poskota.co
Wednesday, September 20

BNN MEDAN TERUS BERAKSI, BNNP DKI MEMILIH DIAM

DJ wanita diatas panggung
DJ wanita diatas panggung

POSKOTA.CO – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara melakukan razia di sejumlah diskotek di Kota Medan pada Sabtu (9/10) malam. Sejumlah pengunjung di tes urinenya.

Tindakan BNN Medan merupakan bukti ada niat untuk menekan peredaran di tempat hiburan malam. Beda dengan BNN DKI Jakarta, lebih memilih diam tak berbuat.

Bahkan sejumlah diskotek dibiarkan menjual narkoba jenis inek secara bebas. “Exotic Mangga Besdar itu kan pasar bebas narkoba,” kata seorang pemerhati dunia malam yang tak disebut namanya.

Kepala Bidang Pemberantasan BNN Sumut AKBP Agus Halimudin mengatakan dalam razia yang dilakukan di beberapa diskotek tersebut, petugas menemukan sejumlah bong atau alat isap sabu-sabu.

Karena itu, BNN dan Polresta Medan melakukan tes urine pria dan wanita yang menjadi pengunjung tempat hiburan malam tersebut.

Personel yang melakukan razia juga membawa anjing pelacak untuk mengetahui keberadaan benda terlarang tersebut yang berada di lokasi hiburan malam itu.

“Kami menggunakan anjing pelacak. Namun tidak ada ditemukan narkoba atau barang-barang lainnya,” kata Agus didampingi Wakasat Narkoba Polresta Medan AKP Wira Pryatna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.