AWAS MELINTAS DAERAH RANJAU PAKU DI IBU KOTA – Poskota.co

AWAS MELINTAS DAERAH RANJAU PAKU DI IBU KOTA

ranjau paku
ranjau paku

POSKOTA.CO  – Selama lima tahun terakhir Saber Community alias Komunitas Sapu Bersih memamerkan tumpukkan ranjau paku yang telah mereka kumpulkan dipamerkan di acara Car Free Day, Minggu (7/8).

Penggiat penyelamat ranjau paku juga menyebarkan brosur berisi informasi jalanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang rawan ranjau paku, di antaranya:

Jakarta Selatan
1. Fly over Permata Hijau ke arah Pondok Indah (depan Masjid Istiqomah)
2. Dari William Mobil ke arah lampu merah Kostrad
3. Jalan Prof Satrio (dari Mal Ambassador ke arah Jalan Casablanca)
4. Terowongan Casablanca (ke arah Mal Ambassador)
5. Jalan Sultan Agung (Manggarai arah Dukuh Bawah)
6. Permata Hijau (jembatan layang Simprug)
7. Jalan MT Haryono (terutama di perempatan Patung Pancoran dan fly over Pancoran)

Jakarta Timur

1. Jalan TB Simatupang (terutama dekat fly over Lenteng Agung dan ke arah Pasar Minggu)
2. Dari Menara Saidah ke arah perempatan Kuningan
3. Jalan Perintis Kemerdekaan (Pulogadung arah Cempaka Mas)
4. Ruas Jalan Raya Bogor (Cibubur arah Cijantung)

Jakarta Barat

1. Jalan S Parman dari RS Harapan Kita arah lampu merah Slipi (termasuk fly over Slipi)
2. Arah lampu merah Slipi ke arah Tomang
3. Ruas Jalan Daan Mogot (sekitar jembatan gantung sampai pabrik biskuit)
4. Jalan Tubagus Angke (depan Duta Mas arah Pesing)
5. Jalan Kyai Tapa (depan RS Sumber Waras)

Jakarta Utara

1. Ruas Jalan Yos Sudarso
2. Ruas Jalan RE Martadinata
3. Ruas Jalan Raya Cilincing
4. Ruas Jalan Enggano (setelah lampu merah Enggano arah Terminal Tanjung Priok)
5. Ruas Jalan Danau Sunter arah Kemayoran
6. Ruas Jalan Pegangsaan Dua
7. Jalan Raya Plumpang

Jakarta Pusat

1. Jalan Gatot Subroto hingga perempatan lampu merah Kuningan dan arah sebaliknya
2. Jalan Majapahit (dari Tanah Abang menuju Harmoni)
3. Jalan Gatot Subroto dari depan Bank Mandiri sebelum Polda Metro sampai Semanggi
4. Underpass Senen dari arah Cempaka Putih menuju Senen
5. Jalan KH Hasyim Ashari (dari jalan layang Roxy arah Jalan Gajah Mada)
6. Ruas Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk
7. Depan Mahkamah Agung
8. Markas Besar TNI Angkatan Darat

Tangerang

1. Jalan Daan Mogot (setelah jembatan Batu Ceper)
2. Ruas Jalan Raya Serang
3. Pamulang (mulai dari pacuan kuda sampai Universitas Pamulang)

Depok

1. Ruas Jalan Margonda (mulai dari depan Balai dan depan BSI Kota Depok sampai Terminal Depok)
2. Daerah Sawangan (dari Jalan Keadilan menuju Citayam)

Bekasi
1. Lampu merah Pondok Ungu sampai jembatan Banjir Kanal Timur, Cakung
2. Jalan Raya Bekasi arah kantor Wali Kota Bekasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)