ANGGOTA FBR WAJIB MENJAGA KEUTUHAN NKRI – Poskota.co

ANGGOTA FBR WAJIB MENJAGA KEUTUHAN NKRI

POSKOTA.CO – Semua anggota FBR (Forum Betawi Rempug) wajib menjaga keutuhan NKRI. “Jangan ada yang macem-macem,” tegas Kordinator Wilayah ( Korwil) Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Utara Hj Yusriah Dzinnun, Minggu(2/7) siang.

Pada acara halal bi halal yang dihadiri ratusan anggotanya, wanita berjilbab itu menekankan, siapapun yang akan mengutak-atik NKRI, anggota FBR menjadi garda terdepan,” tandasnya.

Ditambahkan, sebagai organisasi kedaerahan, anggota FBR juga harus senantiasa menjalin silatuhmi dan komunikasi dengan suku lain, untuk bersama memberikan kontribusi pembangunan yang lebih baik.

Karena Jakarta milik Indonesia, milik semua suku yang ada. Menurut Yusriah yg juga anggota DPRD DKI Jakarta ini, kerempugan warga Betawi yang tergabung di FBR harus semakin mengental, menyongsong era yang berkembang.

Menyongsong era perkembangan tersebut, FBR Jakarta Utara akan mengadakan rapat kerja, guna menyusun program peningkatan kwalitas SDM anggota. Meningkatnya kwalitas SDM akan dapat memecahkan masalah internal maupun ekternal. Serta dapat berperan aktif berkontribusi pembangunan daerah.

Dalam bagian lain arahannya, Yusriah kembali mengingatkan, meski bersifat kedaerahan Betawi, FBR tetap terbuka bagi suku lain. Rekrutmen anggota boleh dari suku apa saja yang berdiam di ibukota. “Yang penting bisa adaptasi, mau memahami kultur dan budaya Betawi”, paparnya.

Jadi, tambah wakil rakyat fraksi PKS ini, FBR bisa diibaratkan sebagai Jakarta kecil, dimana semua suku berbaur didalamnya. (Ist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)