ALEXIS DIUSIK LAGI, CROWN SUGUHKAN TARI BUGIL – Poskota.co

ALEXIS DIUSIK LAGI, CROWN SUGUHKAN TARI BUGIL

tarif di alexis
tarif di alexis

POSKOTA.CO – Setelah reda beberapa saat kini kembali Hotel Alexis diusik oleh Bakal calon gubernur DKI Adhyaksa Dault saat menyampaikan visi misi calon gubernur DKI di Kahmi Center Jl. Senopati Jaksel, Jumat (25/3).

“Alexis harus dibubarkan walaupun punya izin. Perlu dicek lagi apa benar (Alexis mengantongi izin),” kata Adhyaksa. Pada acara tersebut nama Malioboro tak disebut mantan menteri tersebut, kenapa?

Padahal, sebelumnya nama Malioboro dan Alexis jelas diungkap oleh Haji Lulung, wakil rakyat yang namanya nyohor di kawasan Tanah Abang. Malioboro salah satu yang iusulkan oleh Haji Lulung untuk ditutup.

Dari ocehan-ocehan dua pejabat yang bakal nyalonin gubernur DKI itu, kini juga muncul kabar di tempat hiburan malam Crown kawasan Harco juga banyak peredaran narkoba dan adanya penari bugil.

Padahal, dinas pariwisata DKI jelas-jelas mengeluarkan larangan untuk tidak menyuguhkan tarian bugil striptise apalagi narkoba.

Sebagaimana diketahui, Alexis mempunyai izin sebagai usaha hiburan. Namun demikian, Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan tak mungkin untuk memberantas prostitusi terselubung semacam itu.

Adhyaksa bertekad bulat untuk maju ke Pilgub DKI 2017 agar bisa menjadi gubernur, bukan wakil gubernur.

Dia kini mengusung jargon ‘Teguh Beriman’, di dalalmnya mengandung muatan perubahan Jakarta menjadi lebih baik. Untuk menjadikan Jakarta lebih baik, dalam hal ini beriman, maka Jakarta juga harus dipimpin orang yang baik pula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)