AHOK HARUS MENCOPOT KASUDIN PENATAAN KOTA JAKPUS – Poskota.co

AHOK HARUS MENCOPOT KASUDIN PENATAAN KOTA JAKPUS

Walikota Jakpus
Walikota Jakpus

POSKOTA.CO – SIKAP Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede yang tetap mempertahankan anak buahnya meski kinerjanya tidak becus layak dipertanyakan. Bagaimana tidak ? Sudah banyak pihak yang mempertanyakan buruknya kinerja Kepala Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Pusat Deddy Widyarman yang sudah menduduki jabatannya itu sejak awal tahun 2015 lalu. Namun hingga kini Deddy Widyarman masih saja bercokol sebagai Kasudin Penataan Kota Jakarta Pusat.

Pengamat perkotaan Djoko Waluyo mengatakan selama 16 bulan menjabat Kasudin Penataan Kota Jakarta Pusat, bisa dibilang Deddy sangat longgar dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengawasan dan penertiban penyalahgunaan ijin bangunan.

”Menjadi sangat aneh kalau Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede terus saja mempertahankan anak buah yang seperti ini. Ada hubungan apa Walikota Mangara Pardede dengan Kasudin Penataan Kota-nya yang jelas-jelas berkinerja buruk selama ini. Makanya kami juga meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk segera mencopot Walikota Jakarta Pusat ini sekaligus Kasudin Penataan Kota-nya,” papar Djoko kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/4).

Dicontohkan Djoko, selama Deddy menjabat, banyak proyek bangunan tanpa IMB di Jakarta Pusat dibiarkan hingga selesai. Menurut Joko, kalaupun ada penyegelan hanya berlangsung sebentar saja, karena papan segelnya diturunkan pihak Penataan Kota Jakarta Pusat sendiri.

”Alasan mereka si pelanggar sudah membuat perjanjian. Padahal mana ada aturan di Perda dan Pergub kalau papan segel bisa diturunkan kalau si pelanggar sudah membuat perjanjian ? Ini yang namanya memainkan peraturan. Tapi anehnya Walikota Mangara Pardede ini seperti tidak mau tahu kelakuan anak buahnya seperti itu,” ungkap Djoko yang juga Koordinator dari Netral Institute ini.

Djoko menyoroti pula alasan Kepala Seksi Pengawasan Sudin Penataan Kota Jakarta Pusat Ki Hajar Bonang yang menjadi anak buah Deddy Widyarman yang meminta pemilik bangunan yang menyalahi perijinan dan peruntukkan agar membuat surat perjanjian menjadi hal yang sangat aneh pula. Lebih anehnya lagi, Bonang beralasan anggaran untuk membongkar bangunan bermasalah belum turun.

”Karena tidak ada sama sekali tercantum di dalam UU No.28 Tahun 2002 dan Perda No.7 Tahun 2010, maupun Pergub DKI nomor 128 tahun 2012 dan Peraturan Mendagri No.32 Tahun 2010 yang menyebutkan pelanggaran ijin bangunan boleh membuat surat perjanjian untuk penurunan papan segel. Yang ada pelanggaran ijin bangunan harus membuat IMB dan LSF (Sertifikat Layak Fungsi) atau bangunannya dibongkar. Tapi faktanya coba sebentar berkeliling di Jakarta Pusat ini, banyak sekali bangunan yang melanggar ijin dibiarkan saja,” papar Djoko bernada geram.

Ia menyontohkan, sebuah bangunan kantor yang ditengarai akan diubah menjadi hotel di kawasan Jalan Kramat Raya karena melanggar ijin peruntukannya, bangunan tersebut disegel namun dibiarkan tanpa tindakan bongkar. Hal serupa terjadi pada sebuah rumah tinggal yang sedang dibangun di jalan Angkasa Kemayoran, meski sudah disegel namun dibiarkan.

”Ada lagi bangunan yang melanggar KDB (Koefiesen Dasar Bangunan) dan bangunan yang melanggar GSJ (Garis Sempadan Jalan) di Jalan Mangga Besar Raya Sawah Besar Jakarta Pusat meskipun ada papan proyek bangunannya, tapi tidak diterangkan berapa lantai bangunan yang hendak dikerjakan, dan itu dibiarkan saja. Masih banyak contoh-contoh lain. Ini ada persengkokolan apa sebenarnya antara para pemilik bangunan bermasalah dengan para anak buah Gubernur Ahok di kantor Walikota Jakarta Pusat,” lontar Djoko.

Ia pun meminta Ahok berani bertindak tegas terhadap Walikota Jakarta Pusat, berikut Kasudin Penataan Kota Deddy Widyarman maupun jajaran dibawahnya. ”Masak Gubernur Ahok berani menegakkan peraturan dimana-mana, tapi untuk yang satu ini gak berani sih ?” pungkas Djoko.

Seyangnya Walikota Mangara Pardede saat hendak dikonfirmasi dengan mendatanginya berkali-kali ke kantornya selalu tak ada di tempat. Saat dihubungi kenomornya di 0812808888XXX tak pernah diangkat.

Begitu pula Deddy Widyarman selalu tak pernah bisa ditemui dikantornya. Dua lapis penjagaan di depan kantornya selalu dengan sigap mengatakan kalu Deddy tak ada di kantor dengan berbagai alas an. Saat dihubungi ke nomor ponselnya di 0812 9514 XXX juga tak pernah mau mengangkat, di sms berkali-kali juga tak pernah mau membalas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)