AHOK BERKELIT DISEBUT MEMFITNAH SEKDA DKI – Poskota.co
Saturday, September 23

AHOK BERKELIT DISEBUT MEMFITNAH SEKDA DKI

POSKOTA.CO – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok membantah kabar yang menyebut ia memfitnah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah soal penyalahgunaan wewenang. Ia menyatakan, ketimbang dirinya, Sekdalah yang lebih berpeluang memanfaatkan PNS demi kepentingan pribadi.

Ahok menyebut Sekda lebih berpeluang memanipulasi PNS, karena kasus seperti itu pernah terjadi. Kala itu, Ahok heran saat ada pelantikan camat dan lurah di lingkungan Balai Kota. Akhirnya Ahok pun membatalkan pelantikan itu, karena Sekda terlambat mengajukan surat acara pelantikan itu pada dirinya.

“Harusnya Sekda lebih bahaya kalau calon itu bisa memanipulasi PNS, karena terbukti dulu pelantikan itu tanpa saya tahu. Makanya berkasnya terakhir disusul ke saya, makanya waktu saya datang kaget, harusnya itu laporan ke saya. Itu laporannya telat. Makanya saya batalin, saya cek dulu,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/8).

Ahok menilai, Sekda merupakan penanggung jawab atas semua kegiatan PNS. Sehingga ia merasa Sekda punya pengaruh besar jika ingin menggerakkan massa menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI tahun 2017.

“Makanya kalau kamu bilang bisa memanipulasi lebih gampang Sekda daripada saya, karena penanggung jawab PNS itu semua Sekda lho. Semua surat enggak ada tanda tangan enggak jalan kalau terhambat semua di Sekda. Terus kalau asumsi gitu, kalau PNS banyak enggak suka saya? PNS lebih pilih Sekda apa saya? Sekda dong,” ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ditanggapi Dingin
Sementara itu Sekda DKI Jakarta Saefullah menanggapi dingin atas tudingan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terhadap dirinya. Sebaliknya, Saefullah merasa tidak difitnah oleh Ahok.

Seperti diketahui, sebelumnya Ahok berburuk sangka terhadap Saefullah yang dianggap memang orang di kelurahan dan kecamatan untuk memuluskannya menghadapi Pilgub DKI 2017.

“Sekarang gini saja, kan penguasanya gubernur dan wagub. Saya hanya pembantu gubernur dan wagub. Saya enggak ngerasa fitnah memfitnah, baik-baik saja,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/8).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengatakan, hingga saat ini menjabat sebagai sekda DKI Jakarta dilakukan demi untuk pelayanan warga DKI Jakarta.

Hal ini sekaligus bantahan Saefullah ketika dituding adalah orang yang berbahaya oleh Ahok. “Coba aja cek lurah, camat atau siapa pun ada enggak yang saya minta untuk buat gerakan pilih-pilih saya. Bahkan saya sudah buat edaran bahwa PNS itu netral. Sesuai undang-undang amanat di pilkada,” tandas Saefullah.

Saat ditanya apa yang membuat Ahok berbicara seperti itu, Saefullah menjawab tidak mengerti. Saefullah menjawab apa yang menjadi tugas dan menjelaskannya bukan menjawab sikap dari seorang pemimpin yang menyebut dirinya berbahaya atau menuding hal lainnya.

Pasrah Dicopot
Saefullah juga mengaku pasrah jika memang dirinya akan dicopot karena berseteru dengan Ahok.

Sebelumnya Ahok mengatakan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan siap-siap menggantikan posisi Saefullah sebagai sekda. Hal ini karena niatan Sekda untuk meramaikan Pilgub DKI tahun mendatang.

“Itu hak pimpinan, silakan, kalau dilihat memang saya tidak punya kontribusi positif, ya saya rela diganti,” imbuh Saefullah.

Saefullah menyatakan, selama belum ada surat dukungan partai politik (parpol) yang sampai kepadanya, maka Saefullah tetap bekerja sebagai pejabat DKI.

Perlu diketahui, Saefullah menjabat Sekda DKI atas usulan Jokowi, surat keterangan (SK) ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilantik oleh Ahok.

Sebelumnya, Ahok mengatakan, jika Heru Budi Hartono bisa melakukan tes untuk mendapat harapan jadi sekda. Hal ini karena nantinya Saefullah mungkin berniat keluar. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara