3 PEMBUNUH SADIS DIANCAM BIJINYA DICONGKEL – Poskota.co

3 PEMBUNUH SADIS DIANCAM BIJINYA DICONGKEL

Tiga premerkosa sadis
Tiga premerkosa sadis

POSKOTA.CO – Menghindari penghakiman sesama pelaku kejahatan, tiga pembunuh wanita Eno yang kemaluannya dimasukin gagang cangkul ditempat pada sel tersendiri. “Bisa-bisa gantian kemaluan ketiganya dicongkel bijinya,” ungkap seorang petugas, Kamis (19/5).

Ketiga pelaku tersebut masing-masing:
o. RAL,16,
o. RAF alias Arief,24,
o. IH alias Imam,24,

Direktur Tahanan dan Titipan (Tahti) Polda Metro Jaya, AKBP Barnabas S mengatakan, tiga tahanan ditahan di rutan tersendiri untuk menghindari bully.

“Kami taruh mereka sendiri, mereka bertiga di tempat sendiri, takut di-bully, kasus kayak gitu kan tahanan paling rendah jadi dikhawatirkan dikerubutin makanya dipisah,” ujar AKBP Barnabas saat dikonfirmasi, Rabu (18/5).

AKBP Barnabas mengungkapkan, menjaga tahanan adalah salah satu tugasnya. Sehingga, kata AKBP Barnabas pihaknya akan melakukan penjagaan dengan atensi khusus. “Penjagaan mendapat atensi khusus, takut bunuh diri juga, karena secara psikologis semua orang menghujat,” pungkas AKBP Barnabas.

Sebelumnya, dalam waktu dua hari, tim gabungan dari Polsek Teluk Naga, Polres Metro Tangerang dan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap tiga pelaku pembunuhan sadis yang menimpa Eno, karyawati yang tewas di dalam mess karyawan PT Polyta Global Mandiri, Jalan Raya Perancis, Pergudangan 8, Dadap, Kosambi, Kota Tangerang, Banten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.