HALAQOH DI SITUBONDO BAHAS TERORIS, AKAN DIHADIRI 500 ULAMA – Poskota.co
Wednesday, September 20

HALAQOH DI SITUBONDO BAHAS TERORIS, AKAN DIHADIRI 500 ULAMA

POSKOTA.CO – Ketua Rumah Kamnas, Maksum Zuber menegaskan, Rumah Kamnas adalah organisasi yang concern terhadap isu-isu dibidang Keamanan Nasional. Didirikan pada 1 September 2016 oleh alumni Sekolah Kamnas yg diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keamanan Nasional ( Puskamnas ) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Organisasi ini memiliki Visi ‘Mewujudkan Masyarakat berbudaya Keamanan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945’.
Sepanjan tahun 2017 Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan atau ancaman berupa radikalisme dan terorisme yg mengusik rasa kebhinekaan kita dan menggangu stabilitas keamanan nasional guna mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi.

Hari ini radikalisme dan terorisme merupakan ancaman nyata yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian finansial. Lebih dari itu, di era milineal kaum radikalisme dan terorisme telah memanfaatkan media sosial membangun opini atau narasi untuk mobilisasi dukungan dan pembenaran. Bahkan, masyarakat tidak bisa bedakan mana berita hoaks dan fakta.

Dengan eskalasi ancaman radikalisme dan terorisme yg semakin kuat di masyarakat. Hal ini membutuhkan perhatian segenap komponen bangsa, aparat kepolisian atau pemerintah termasuk masyarakat sipil.

oleh karena itu, Rumah Kamnas sebagai bagian dari komponen masyarakat sipil merasa terpanggil untuk mengajak semua pihak bergerak secara bersama-sama memikirkan pola terbaik mengatasi isu radikalisme dan terorisme. Terkait hal itu perlunya menggali pandangan Ulama, Umaro’ dan Tokoh Masyarakat.

Sebab itulah Perkumpulan Rumah Kamnas mengundang 500 ulama, dalam kegiatan “Silaturrahmi dan halaqoh ulama, umaro’ dan tokoh masyarakat yang akan dilaksanakan,di Pondok Pesantren “ Al-Munir “ Kalianget Banyuglugur-Besuki , Kabupaten Situbondo Jawa Timur pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017.

Kegiatan ini berlangsung selama satu hari, mengambil tema : “ Merumuskan Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia tentang Bahaya Radikalisme dan Terorisme di Indonesia “ .

Pilihan Pondok Pesantren “ Al-Munir “ sebagai tuan rumah / sohibul hajat karena Pengasuhnya Bapak DR. KH. Achmad Abu Naim Mu’iz sangat peduli terhadap masalah-masalah kebangsaan terutama terkait dengan issu Radikalisme dan Terorisme, atas pandangan dan kepedulian inilah Rumah Kamnas bekerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Kegiatan ini diharapkan akan dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin dan Kapolri Bapak Jenderal Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker.

Sejumlah tokoh diundang sebagai pembicara dalam pertemuan ini antara lain Menteri Agama ( DR. H. Lukman Hakim Saifuddin), Menteri Sosial RI (Hj. Khofifah Indar Parawansa), Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (Prof. Dr. Mahfud, MD ), Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia (Dr. (can) Usman Hamid, SH. M.Phil.), Direktur Eksekutif Imparsial (Al Araf, SH. MA.), Pakar Keamanan Nasional (Dr. Kusnanto Anggoro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)