GIAT APEL GELAR PASUKAN PENGAMANAN TPS PILKADA DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA DI WILKUM POLSEKTRO TAMBORA – Poskota.co

GIAT APEL GELAR PASUKAN PENGAMANAN TPS PILKADA DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA DI WILKUM POLSEKTRO TAMBORA

Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan TPS Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, bertempat di halaman depan Mal Seasons City Jl Prof Dr Latumenten City No 33, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (18/4), pukul 14.00 WIB.
Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan TPS Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, bertempat di halaman depan Mal Seasons City Jl Prof Dr Latumenten City No 33, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (18/4), pukul 14.00 WIB.

POSKOTA.CO – Bertempat di halaman depan Mal Seasons City Jl Prof Dr Latumenten City No 33, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, telah berlangsung giat Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan TPS Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, Selasa (18/4), pukul 14.00 WIB.

Giat apel gelar pasukan pengamanan TPS di wilayah hukum (wilkum) Polsek Tambora ini dihadiri Muspika Kecamatan Tambora, dua perwira menengah dan 24 perwira pertama Polres Metro Jakarta Baratpimpinan AKP Kasranto. Peserta apel berjumlah 567 personel dengan perincian terdiri dari, TNI 340 personel pimpinan Kapten Trisnoto, Brimob Kalteng 94 personel pimpinan Iptu Kuswanto, Dalmas PMJ dua personel pimpinan Bripda Yudi, Satlantas PMJ 130 personel pimpinan Aiptu Suko, Polsek Tambora 52 personel pimpinan Iptu Sudargo, Satpol PP 36 personel pimpinan Rohyani, Dishub 10 personel pimpinan Fery, dan FKDM 24 personel pimpinan M Lutfi.

Dalam sambutannya, Kapolsek Tambora Kompol M Syafi’i SH, SIK, MH yang bertindak sebagai inspektur apel menyampaikan ucapan terima kasih pimpinan Polri kepada kepada seluruh peserta apel gelar pasukan yang terdiri dari unsur TNI, Paswas, PPK untuk bisa melaksanakan tugas pengamanan Pilkada DKI, dan juga menyampaikan amanah Presiden RI bahwa pilkada harus aman dan tidak ada intimidasi dari pihak mana pun, serta kotak suara dan surat suara harus aman dari segala gangguan.

“Anggota pengamanan TPS wilayah Tambora dengan Pola 1 TPS 1 TNI, 1 Polri dan 1 Pol PP, karena semua personel sudah dibekali buku saku pedoman dan jadikan acuan cara bertindak di masing-masing lokasi TPS. Anggota pengamanan harus tegas terhadap semua gangguan dan pelanggaran menyangkut pemilihan di lapangan,” kata Kapolsek pada kesempat tersebut.

“Semoga pelaksanaan pilkada besok (Rabu, 19/4-red) dapat berjalan tertib, lancar serta dalam kondisi aman dan terkendali,” tutup Kapolsek.

Selesai apel, seluruh anggota dibagi sesuai petunjuk untuk menempati TPS, dan dipandu dari 11 lurah masing-masing lokasi TPS. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.