GEROBAK PKL DAN PARKIR LIAR DI AREAL RPTRA KALIJODO DITERTIBKAN – Poskota.co

GEROBAK PKL DAN PARKIR LIAR DI AREAL RPTRA KALIJODO DITERTIBKAN

Penertiban PKL parkir liar-2

POSKOTA.CO – Keberadaan parkir liar dan puluhan gerobak pedagang kaki lima (PKL) yang berada di areal Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, perbatasan antara Jakarta Barat dan Jakarta Utara ditertibkan dengan mengerahkan sekitar 100 personel gabungan yakni dari Dishub, Lantas, Garnisun dan Satpol PP, Selasa (25/4).

Penertiban tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Jakarta Utara Yani Wahyu Purwoko. Personel Polsek Tambora Ipda Hermowo dan Binmas Kelurahan Angke Aiptu Cecep Supriadi turut bergabung dalam kegiatan penertiban Satpol PP di wilayah areal Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Penertiban PKL parkir liar-1

Penertiban PKL parkir liar-3

Operasi penertiban tersebut berjalan kondusif, tidak ada perlawanan berarti dari para PKL, mereka hanya bisa pasrah gerobak dagangannya yang berada di kantor pengelola di areal Bintang Timur diangkut oleh petugas.

Hasil dari penertiban tersebut tercatat sebanyak 18 unit gerobak dibawa ke gudang Satpol PP kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. (*/hariri/johan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.