harmono 25/08/2018

Oleh: Ulta Levenia
(Universitas Indonesia, Research Associate of CTRS, STIK-PTIK)

INSIDEN Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) hingga Bom Surabaya yang terjadi pada bulan Mei lalu mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Terorisme yang sebelumnya diatur pada UU No 15 Tahun 2003. Undang-undang ini mengalami keterlambatan dalam proses revisinya diakibatkan oleh dua hal utama yaitu pertama, yaitu definisi terorisme yang belum mencapai konsensus, kedua permasalahan keterlibatan militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme. Dengan dorongan insiden Bom Surabaya, dalam waktu kurang dari satu bulan akhirnya pemerintahan memutuskan bahwa terorisme secara definisi adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Permasalahan definisi memang dialami oleh setiap negara untuk mengartikulasikan perbuatan yang tergolong dalam terorisme. Misalnya di Amerika Serikat, definisi terorisme oleh State Departement, Defense Departement dan FBI berbeda satu sama lain.

Pada kalangan akademisi, definisi tersebut juga mengalami dinamika tersendiri, dengan adanya tiga pendekatan dalam memahami terorisme, pertama adalah terorisme sebagai strategi, taktik, metode atau kelakuan (behaviour), yang secara tipikal berkaitan dengan aksi teror. Kedua, pendekatan yang melihat terorisme secara fundamental mengekspresikan simbol dan nilai dan provokasi dengan memanfaatkan ketakutan (fear). Ketiga, yaitu pendekatan yang memahami terorisme merupakan konsepsi abstrak yang tidak dapat didefinisikan namun secara emosional dilabelkan sebagai ‘terorisme’ mengikuti politik yang dinamis. Bruce Hoffman memberikan suatu definisi yang jelas, yaitu dengan agenda politik yang melekat pada terorisme. Oleh karena itu sangat penting untuk membedakan terorisme dengan tindak kriminal lainnya. Dilema terhadap definisi ini yang kemudian menjadi faktor penghambat bagi pemerintahan termasuk Indonesia dalam mengartikan terorisme. Terutama pada merujuk pada pendekatan ketiga mengenai terorisme tadi, bahwa definisi abstrak mengenai terorisme mengikuti perasaan/emosional dan proses politik yang sedang terjadi. Jika merujuk pada pengertian mengenai terorisme yang baru disahkan pada UU No 5 Tahun 2018 di atas, maka sangat rentan bagi tindakan kekerasan selain terorisme didefinisikan sebagai aksi terorisme. Bias pengertian ini akan berujung pada bias pengertian antara terorisme dengan insurgensi, yang merupakan bentuk lain pemberontakan yang tidak selalu tergolong sebagai aksi terorisme.

Sebagai mana studi RAND bahwa tidak semua insurgensi menggunakan teror sebagai strategi, dan tidak semua teroris adalah insurgen. Melalui bias pengertian dan subjek yang dimaksud akibat akumulasi pengertian tersebut maka muncul permasalahan berikutnya terkait dengan pelibatan militer atau TNI dalam penanganan terorisme. Sebagaimana digarisbawahi oleh Al Araf dalam bukunya “HAM dan Keamanan” tujuan keberadaan militer di sejumlah negara di dunia adalah melawan musuh dalam perperangan, dengan merujuk Huntington, hal tersebutlah prinsip utama keberadaan militer sebagai lini pertama pertahanan negara. Permasalahan ini dipertegas dengan UU No 34 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa TNI menjalankan tugas pokoknya dalam pertahanan negara dalam konteks perang dan operasi militer selain perang. Meskipun berdalih sebagai operasi militer selain perang, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme hadir ketika dan hanya jika eskalasi ancaman mempengaruhi kedaulatan negara. Jika secara sederhana tujuan pertahanan negara yang diemban oleh militer dan keamanan negara yang diemban oleh kepolisian, maka diperlukan fusi yang memperjelas batas wewenang dan keterlibatan TNI terhadap penanganan terorisme.

Jika militer atau TNI ditujukan untuk melindungi kedaulatan negara maka insurgensi merupakan tugas yang perlu intervensi langsung TNI. Namun jika terbatas pada gangguan keamanan negara yang berkaitan dengan keamanan masyarakat umum, maka hal tersebut merupakan mutlak tanggung jawab kepolisian. Oleh karena itu, tindakan terorisme merupakan bentuk gangguan keamanan, keterlibatan TNI menandakan bahwa aktor yang melakukan terorisme adalah kombatan dan tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara dalam arti tidak memiliki hak kewarganegaraan yang melekat pada dirinya. Jika status warga negara tersebut meningkat menjadi kombatan, artinya sepenuhnya aktor tersebut membahayakan kedaulatan negara bukan lagi terbatas pada keamanan masyarakat. Keterlibatan militer pada konflik insurgensi telah dialami oleh berbagai negara seperti Irak, Suriah dan negara tetangga seperti Filipina.

Keterlibatan militer pada konflik insurgensi di Filipina misalnya insiden Marawi, melibatkan militer dalam skala perang terhadap terorisme yang termasuk insurgensi melawan otoritas negara dan mengancam kedaulatan negara melalui indikator pendirian negara Islam dan secara teritorial melakukan okupasi terhadap Kota Marawi. Hal ini berbeda dengan konteks yang terjadi pada insiden-insiden bom di Indonesia yang mengancam keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa definisi terorisme perlu diberikan fusi dan garis batas yang jelas agar tidak terjadi akumulasi kesalahan implementasi dari pengertian hingga peran masing-masing aktor yang melakukan penanganan terorisme. Selain itu perlu dipertimbangkan insurgensi yang dimaksud agar tidak terdapat tumpang-tindih penanggulangan terorisme dan dual legitimacy yang muncul akibat dasar legitimasi yang telah disahkan oleh pemerintah. (*)

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*