harmono 09/04/2018

POSKOTA.CO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Sampe Tuah SH, melalui Kasi Penkum Kejati Sulteng Andi Rio Dg Rahmatu SH menjelaskan, dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) ini tujuannya adalah preventif atau bersifat mencegah dan memberikan rasa keamanan, serta rasa percaya diri, kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek.

Sebab selama ini, PPK merasa takut dan enggan mengelola satu pekerjaan jika terkena sanksi. Namun demikian perlu diketahui, terbentuknya TP4D, bukan berarti menghilangkan tugas dan fungsi kejati sulteng sebagai aparat penegak hukum. “Kalau mereka misalnya tidak mengindahkan, ibaratnya kita bisa ganti baju. Artinya, kita bisa menjadi penyidik juga,” jelas Kasi Penkum Kejati Sulteng Andi Rio Dg Rahmatu SH, Senin (9/4), di Palu.

Sementara menanggapi aksi yang dilakukan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI), yang mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan Asrama Haji Palu, pada Kamis (5/4) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati), Mapolda dan DPRD Sulteng, Kasi Penkum menjelaskan, pada saat pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama akan melaksanakan proyek asrama haji, mereka meminta kepada kejati agar diberikan pengawalan dan pengamanan, oleh Kejati Sulteng. Kemudian setelah mereka mengajukan permohonan, maka Kejati memberikan advis atau nasihat terkait pengawalan dan pengamanan, dalam bentuk TP4D. Selanjutnya, setelah kita lakukan pengawalan dan pengamanan atau pendampingan sebagai tim, tentu tugasnya memberikan nasihat hukum.

“Nasihat hukum yang kita berikan ini, jika diindahkan oleh orang yang diberikan pengawalan dan pengamanan, alhamdulilah. Apalagi selama ini, nasihat dan saran kepada PPK sudah kami sampaikan. Namun kenyataan di lapangan yang kita lihat tidak diindahkan oleh PPK-nya. Karena itu, TP4D Kejati Sulteng sudah menarik diri,” jelasnya.

Kemudian, sambung Kasi Penkum, untuk penanganan laporan aksi yang dilakukan LS-ADI, pihak kejati akan merespons berkoordinasi dengan pihak polda. “Saat ini kami belum berkoordinasi dengan polda. Apakah polda yang akan tangani atau kejati, karena tidak etis jika dua aparat penegak hukum menyelidiki pembangunan asrama haji ini,” kata Kasi Penkum.

Menurut Kasi Penkum, pihak kejati akan merespons aksi tuntutan dari LS-ADI, dengan mempelajari apakah benar dalam proyek itu ada tindakan melawan hukum pada saat pembangunan asrama haji.

“Apakah ada potensi indikasi kerugian negara? Itu semua harus dipelajari. Kemudian keputusan ini berdasarkan fakta, dan fakta ini diperoleh dari permintaan keterangan dari orang-orang yang terlibat di dalam,” tandasnya. (rahmad nur)

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

BREAKING NEWS :