harmono 02/11/2017

POSKOTA.CO – Democratic policing atau pemolisian demokrasi merupakan paradigma kekinian, karena demokrasi banyak dipakai kebanyakan negara dalam mengelola tatanan berbangsa dan bernegara.

“Hanya segelintir negara di dunia saat ini yang menolak demokrasi,” kata Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Pol Sam Budigusdian MH pada sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Democratic Policing dan Strategi Pengembangan Kerja Sama Keamanan Perbatasan, Perairan dan Penguatan Ekonomi Kepri”, di Batam, Kamis (2/11).

Kapolda Kepri menambahkan, paradigma kepolisian sepuluh tahun yang lalu sangat berbeda dalam hal cara, sikap dan pandangan dibandingkan saat ini.

Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian MH (tengah) dan Prof (Ris) Hermawan Sulistyo pakar dan ahli bidang keamanan, radikalisme dan terorisme (kiri), keduanya saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) “Democratic Policing dan Strategi Pengembangan Kerja Sama Keamanan Perbatasan, Perairan dan Penguatan Ekonomi Kepri”, yang dipandu moderator Ir Juni Thamrin MSc, PhD, Kamis (2/11).

“Di media sosial, banyak pertanyaan dan kegelisahan dalam banyak hal. Mulai soal bawang merah, bawang putih, stok beras dan soal-soal lainnya, kenapa polisi ikut menangani stabilitas harga pangan,” papar Sam Budigusdian.

Maka, terang Kapolda, polisi harus bisa menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan itu semua, karena kondisi itu semua menjadi perhatian polisi.

“Karenanya, democratic policing harus disosialisasikan dan diterapkan. Ini bukan hal baru dan menjadi paradigma dunia yang harus kita ikuti, agar kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain,” tegas Sam Budigusdian.

Kapolda memaparkan, seandainya terusan di Selat Malaka terwujud sesuai jadwal di 2019, apakah itu tidak menjadi masalah baru di kawasan ini. “Sementara di Batam, kita masih berkutat dengan kegelisahan dan masalah kewenangan antarlembaga. Maka habislah kita. Tidak lagi ada kapal-kapal yang berlabuh sebagaimana harapan geopolitik dan geostrategik. Ini semua bukan polisi ingin mengambil peran-peran lebih, tapi untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan penerapan democratic policing,” papar Kapolda.

Para peserta diskusi dari berbagai kalangan saat mendengarkan ulasan para pembicara Focus Group Discussion (FGD) “Democratic Policing dan Strategi Pengembangan Kerja Sama Keamanan Perbatasan, Perairan dan Penguatan Ekonomi Kepri”.

Dijelaskan, polisi juga bukan hanya bertugas melindungan hak asasi manusia (HAM), tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi atas hak-haknya secara ekonomi, sosial dan budaya.

“Itulah bagian dari democratic policing yakni, masyarakat terlindungi secara ekonomi, sosial, dan budaya,” papar Kapolda di hadapan para stakeholder baik kalangan pengusaha, anggota dewan, pejabat pemerintah daerah, kalangan akademisi dan organisasi kemasyarakatan.

FGD kali ini juga menghadirkan pakar keamanan dan terorisme, Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, sebagai pendiskusi utama di samping Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian MH. (mz)

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

BREAKING NEWS :