DATA PEMILIH PILKADA DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA BERTAMBAH 156.160 ORANG – Poskota.co

DATA PEMILIH PILKADA DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA BERTAMBAH 156.160 ORANG

POSKOTA.CO – Ada 7.264.749 orang terdaftar dalam data pemilih sementara (DPS) untuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Jumlah tersebut bertambah sekitar 156.160 pemilih jika dibandingkan jumlah DPT pada putaran pertama Pilkada lalu. Jumlah DPT putaran pertama Pilkada DKI Jakarta sebanyak 7.108.589 pemilih.

“Pada putaran kedua ini, jumlah seluruh TPS sebanyak 13.032, dengan begitu, ada penambahan sebanyak sembilan TPS jika dibandingkan putaran pertama lalu sebanyak 13.023 TPS,” kata Komisioner KPU DKI Moch Sidik, pada acara rapat pleno terbuka penetapan DPS, di Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat, Selasa (21/3) malam.

Komisioner KPU DKI memperinci, jumlah DPS di Jakarta Pusat sebanyak 765.122 pemilih yang berada di 1.239 TPS. Di Jakarta Utara, jumlah DPS tercatat sebanyak 1.124.432 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 2.150 titik. Di Jakarta Barat, jumlah DPS sebanyak 1.686.633 pemilih dengan 2.936 TPS, dan di Jakarta Selatan, DPS yang ditetapkan sebanyak 1.627.583 dengan jumlah TPS 2.974.

Sedangkan jumlah jumlah DPS di Jakarta Timur sebanyak 2.043.221 dengan jumlah TPS sebanyak 3.694 titik. Sementara di Kepulauan Seribu tercatat 17.758 pemilih yang terdaftar di DPS dengan jumlah TPS sebanyak 39 titik.

Komisioner KPU DKI Moch Sidik, Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno beserta jajarannya, pada acara rapat pleno terbuka penetapan DPS, di Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat, Selasa (21/3) malam.
Komisioner KPU DKI Moch Sidik, dan  Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno beserta jajarannya, menjelaskan tentang penambahan pemilih Pilkada DKI putaran kedua  pada rapat pleno terbuka penetapan DPS, di Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat, Selasa (21/3) malam.

“Basis penentuan DPS putaran kedua berdasarkan empat sumber data yakni, DPT putaran pertama, DPTB putaran pertama yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan E-KTP atau surat keterangan (suket), pemilih baru yang belum menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama dan mendaftarkan diri saat KPU membuka posko pendaftaran di setiap kelurahan dan tempat-tempat tertentu, serta para pemilih pemula yang berusiak 17 tahun pada 16-19 April mendatang,” kata Moch Sidik menjelaskan.

Sementara itu, Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno mengatakan, DPS yang ditetapkan pada Selasa (21/3) malam masih dapat dikoreksi kembali. Koreksi dilakukan jika masih ada pemilih yang belum terdaftar di DPS. Kami akan mengumumkan DPS di seluruh kelurahan pada 22-28 Maret.

“Kami berharap masyarakat dan tim paslon secara proaktif ikut mencermati data tersebut,” kata Sumarno. (*/de/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.