DARI EMPAT TPI DI KOTA CIREBON, TINGGAL SATU MASIH BEROPERASI – Poskota.co

DARI EMPAT TPI DI KOTA CIREBON, TINGGAL SATU MASIH BEROPERASI

Drs Asep Ded
Drs Asep Ded

POSKOTA.CO – Para nelayan Kota Cirebon saat ini harus menerima kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang hanya tinggal satu TPI yang beroperasi. Sebab, dari empat TPI yang ada, tiga di antaranya sudah tak berfungsi lagi. Sementara satu TPI masih beroperasi, yakni TPI Kejawanan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap hasil tangkap ikan para nelayan.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon Drs Asep Ded mengakui, jika saat ini hanya ada satu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berfungsi yakni, TPI Kejawanan. Sementara tiga TPI lainnya sudah tutup.

Kondisi tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap kondisi nelayan. Sebab, kata Asep, ramai tidaknya TPI, semua tergantung nelayannya. “Sebaiknya, dengan Kota Cirebon yang seperti ini, tidak harus banyak TPI. Satu TPI saja sudah cukup, jika semua operasionalnya dijalankan dengan baik, tentu akan jauh lebih baik dan bisa mengembangkan perekonomian para nelayan,” terangnya, Selasa (18/4).

Satu TPI ini jika efektif, lanjut dia, bisa mencakup semuanya. “Ya tidak masalah karena pantai di Kota Cirebon kan kecil. Tidak menjadi soal bagi pemerintah kota. Kita bisa mengembangkan sektor lain, seperti pariwisata dan kebudayaan Cirebon,” tandasnya. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)