WALI KOTA SERAHKAN REKAMAN CCTV INSIDEN POLISI-SATPOL PP KE KEMENDAGRI – Poskota.co

WALI KOTA SERAHKAN REKAMAN CCTV INSIDEN POLISI-SATPOL PP KE KEMENDAGRI

POSKOTA.CO – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima kunjungan tim investigasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penyerahan rekaman CCTV penyerangan oknum polisi ke kantor Balai Kota Makassar.

“Ada tim yang diutus Mendagri (Tjahjo Kumolo) ke sini untuk melakukan investigasi terkait insiden yang terjadi antara polisi dan Satpol PP,” ujar Moh Ramdhan di Makassar, Senin.

Danny Pomanto –sapaan akrab Wali Kota– mengatakan, rekaman CCTV sebelum diserahkan kepada tim dari Kemendagri itu sudah dilaporkannya ke Gubernur Sulawesi Selatan Syarul Yasin Limpo.

Danny menyebutkan, jika penyerahan rekaman CCTV itu semata-mata dilakukannya karena menghargai proses hukum dan untuk mencari tahu bagaimana alur peristiwa penyerangan kantor pemerintahan itu. “Saya sudah izin sama Pak Gubernur sebelum menyerahkan CCTV ini ke pihak Menteri (Mendagri). Di balai kota itu sangat banyak terpasang CCTV dan semuanya kita serahkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kemendagri Asadullah mengatakan, pihaknya hadir di Makassar untuk mengumpulkan informasi, data, dan fakta untuk dilaporkan ke Mendagri. “Kami masih mengumpulkan informasi dan data untuk dilaporkan Menteri, belum ada kesimpulan,” ujar Asadullah.

Asadullah juga menyebut, jika bentrokan antaraparat pemerintah itu tidak terlepas dari ego individu yang kemudian memunculkan kesalahpahaman dan berujung pada perkelahian.

“Jika bentrokan itu adalah dilakukan orang per orang dan bukanlah antarinstitusi ataupun lembaga karena secara kelembagaan ada forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang selalu bersinergi satu sama lain,” kata Asadullah menegaskan.

Kronologi
Sebelumnya, bentrokan yang terjadi pada Sabtu (6/8) hingga Minggu (7/8) dini hari ini merupakan imbas yang terjadi dari insiden di Anjungan Pantai Losari Makassar pada pukul 19.40 Wita, di mana pada waktu itu terjadi cekcok adu mulut dan perkelahian antara dua anggota Sabhara Polrestabes Makassar dan anggota Satpol PP Makassar.

Usai pertikaian itu, kedua polisi Bripda Hendrik dan Bripda Asmat melaporkan tindakan penganiayaan yang didapatkannya itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) Polrestabes Makassar dengan disertai visum dari dokter rumah sakit.

Kedua polisi itu melaporkan anggota Satpol PP Makassar Hendryatno ke SPKT dengan tuduhan tindakan penganiayaan dan pengeroyokan.

Namun beberapa jam setelahnya, sekitar pukul 00.10 Wita, puluhan anggota melakukan penyerangan ke kantor Balai Kota yang memang hanya berhadapan kantor dengan Mapolrestabes Makassar.

Anggota Satpol PP yang memang sedang jaga kantor itu kaget dan melakukan perlawanan hingga akhirnya belasan anggota Satpol luka-luka serta seorang anggota Sabhara Polda Sulsel Bripda Michael Abraham tewas dengan dua tusukan sangkur di pinggang kiri belakang serta punggungnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)