WAKIL RAKYAT ACEH DIHUJAT MAHASISWA – Poskota.co
Saturday, September 23

WAKIL RAKYAT ACEH DIHUJAT MAHASISWA

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan ST, mengatakan dirinya tetap berusaha rasional dan objektif dalam menyikapi berbagai persoalan, sehingga dirinya tidak takut dihujat masyarakat demi menyampaikan informasi yang benar.

“Hari ini mahasiswa mengatakan mengutuk DPRA, itu saya terima. Tapi mahasiswa harus paham data dan fakta,” ujar dia di Banda Aceh, Rabu menanggapi hujatan mahasiswa terkait masalah permintaan tambahan anggaran perjalanan dinas untuk pembahasan rancangan qanun.

Di hadapan mahasiswa Irwan Djohan mengakui bahwa saat ini DPRA sudah tidak memiliki anggaran untuk melanjutkan pembahasan qanun. Menurutnya, jika anggaran tidak ditambah semua proses pembahasan qanun terpaksa dihentikan.

“Qanun-qanun ini untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi saya ingin masyarakat paham tentang kendala yang sedang terjadi. Karena itu saya mengundang siapa saja yang ingin mengetahui persoalannya untuk datang ke DPRA dan sama-sama kita hitung kebutuhan anggarannya,” katanya.

Irwan menambahkan pernyataan mahasiswa tidak sesuai dengan substansi persoalan yang sebenarnya.

“Mahasiswa berteriak tentang perjalanan DPRA ke luar negeri. Itu tidak ada hubungannya dengan persoalan yang sedang terjadi. Persoalannya khusus pada mata anggaran pembahasan qanun. Ada 15 qanun yang sedang dibahas oleh DPRA saat ini, semuanya sudah setengah jalan, namun kini terhenti karena anggaran untuk melakukan konsultasi qanun-qanun itu ke Pemerintah Pusat sudah habis,” katanya.

Soal habisnya pos anggaran tersebut padahal tahun 2016 baru berjalan lima bulan, Irwan Djohan mengakui adanya kesalahan dalam penyusunan anggaran di Sekretariat DPRA.

Dijelaskannya, anggaran untuk konsultasi qanun ke pusat pada tahun 2015 berjumlah Rp 4,8 miliar, sedangkan untuk tahun 2016 hanya dianggarkan Rp1,8 miliar.

“Pada awalnya usulan Sekretariat DPRA untuk mata anggaran pembahasan qanun di APBA 2016 sudah sesuai kebutuhan, tapi kemudian setelah evaluasi Mendagri anggaran tersebut dipangkas oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Padahal tugas pembuatan qanun ini bukan cuma tugas DPRA, tapi tugas bersama legislatif dan eksekutif,” terang Irwan Djohan.

Lebih lanjut Irwan menjelaskan, setiap perjalanan dinas anggota DPRA harus diketahui dan disetujui oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRA.

“Tidak seenaknya anggota DPRA melakukan perjalanan dinas, baik ke dalam daerah, luar daerah, juga luar negeri. Sebagai salah satu pimpinan DPRA saya mengetahui lalu lintas perjalanan dinas para anggota, dan saya juga tidak sembarangan memberikan persetujuan,” ujarnya.

Jadi, kata dia, selaku pimpinan DPRA, dirinya siap bertanggung jawab. Silakan BPK, KPK atau kejaksaan mengaudit anggaran DPRA. “Saya tidak mau cari muka kepada masyarakat dengan berbicara yang normatif tapi tidak sesuai fakta, penuh dengan retorika dan munafik,” kata Irwan Djohan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)