TIDAK BERDAMPAK KE KAS DAERAH, BUPATI PURWAKARTA HAPUS RETRIBUSI TERMINAL – Poskota.co
Saturday, September 23

TIDAK BERDAMPAK KE KAS DAERAH, BUPATI PURWAKARTA HAPUS RETRIBUSI TERMINAL

POSKOTA.CO – Presiden Jokowi telah mengingatkan dan menegaskan akan memberantas sekecil apa pun yang melakukan pungutan liar (pungli) oleh aparat di sektor mana pun.

Sesuai yang ditegaskan Presiden, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, siap memberi sanksi pemecatan terhadap pegawai atau pejabat Dinas Perhubungan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Dishubparpostel) setempat yang masih melakukan pungli di terminal-terminal.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Kamis (20/10), mengungkapkan  pihaknya sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 356/2401/Inspektorat tentang Larangan Penyelenggaraan Retribusi Terminal sebagai payung hukumnya. Besar retribusi terminal yang dihapus tersebut Rp2.000 per kendaraan per rit.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menunjukkan Surat Edaran tentang Larangan Penyelenggaraan Retribusi Terminal, yang berlaku terhitung mulai Kamis (20/10).
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menunjukkan Surat Edaran tentang Larangan Penyelenggaraan Retribusi Terminal, yang berlaku terhitung mulai Kamis (20/10).

Ada tiga poin penting yang termaktub dalam surat edaran itu. Pertama, terminal tidak memiliki fungsi sebagai tempat parkir kendaraan umum dan tempat naik-turunnya penumpang, sehingga Dinas Perhubungan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Purwakarta dilarang memungut retribusi terminal.

Kedua, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Pos Telekomunikasi tidak diperbolehkan memungut retribusi di tepian jalan. Adapun yang ketiga, diatur sanksi kepegawaian yang siap diterapkan kepada petugas yang tidak mematuhi isi surat edaran tersebut.

Surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

“Pungutan retribusi di terminal-terminal mulai hari ini dihapuskan, dasarnya surat edaran bupati,” kata Kang Dedi, sapaan akrab Bupati Dedi Mulyadi.

Bupati mengakui, sebenarnya di Purwakarta terdapat peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pemungutan retribusi. Khusus di terminal, retribusi itu dilakukan berkaitan dengan pelayanan terminal.

Tetapi pelayanan terminal tersebut kurang berfungsi dengan baik, karena umumnya bus-bus di Purwakarta hanya melintas, bukan singgah. Sehingga pemungutan retribusi itu dirasa kurang bermanfaat.

“Dalam perda itu mengatur retribusi terkait pelayanan terminal, tapi kalau fungsi pelayanannya kurang maksimal lebih baik ditiadakan retribusi itu,” ujar Dedi.

Faktor lain yang melatarbelakangi penghapusan retribusi terminal itu, juga karena retribusi tidak berdampak signifikan terhadap pemasukan ke kas daerah, yakni hanya mencapai Rp2 juta dalam setahun.

Selain menghapus retribusi di terminal, isi surat edaran itu juga menyebutkan kalau petugas Dishubparpostel Purwakarta tidak diperbolehkan memungut retribusi di tepian jalan.

“Kalau masih ada, saya tegaskan, itu kategorinya pungli. Jadi segera laporkan ke SMS Center Pemkab Purwakarta, 08121297775,” pungkas Kang Dedi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara