TAK HANYA DPRD DKI, DI MAKASSAR DPRD KORUPSI – Poskota.co
Saturday, September 23

TAK HANYA DPRD DKI, DI MAKASSAR DPRD KORUPSI

Ilustrasi
Ilustrasi

POSKOTA.CO – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto termasuk Ketua Badan Legislasi Andi Mappatunru.

“Dia diperiksa hari ini untuk tersangka lainnya serta saksi lainnya yang sedang didalami oleh penyidik,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi, di Makassar, Kamis.

Andi Mappatunru yang diperiksa sebagai saksi itu, juga salah satu tersangka dalam kasus ini.

Mappatunru dihadirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait peran dari 29 anggota DPRD Jeneponto lainnya yang saat ini sedang didalami.

“Dari keterangan saksi nanti kami akan tahu apakah anggarannya digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak,” ujar dia pula.

Berdasarkan hasil temuan penyidik dalam kasus ini, terdapat indikasi fiktif karena pencairan dana dan proyeknya telah dikerjakan pada tahun 2012.

Laporan pertanggungjawaban proyek ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

Laporan itu dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak. Beberapa proyek juga diduga tak sesuai spesifikasi yang ditentukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)