SUNGAI CITARUM KEMBALI RENDAM BALEENDAH – Poskota.co
Saturday, September 23

SUNGAI CITARUM KEMBALI RENDAM BALEENDAH

POSKOTA.CO – Sungai Citarum meluap akibat hujan deras di kawasan Bandung Raya serta mengakibatkan ribuan rumah penduduk di Kecamatan Baleendah, Bojongsoang dan Dayeuhkolot kembali terendam banjir pada Rabu malam.

Selain merendam rumah penduduk, di kawasan rawan banjir itu, juga merendam ruas jalan Banjaran – Dayeuhkolot sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan kecil.

“Hujan deras sekali di bagian daerah aliran sungai ini, dan Rabu malam ini kembali naik,” kata seorang anggota Pamapta Polsek Bojongsoang yang bertugas di lokasi banjir Bojongsoang.

Warga yang rumahnya terendam banjir mengungsikan kendaraanya seperti mobil dan sepeda motor ke tempat lebih tinggi yang telah biasa digunakan warga pada saat banjir tiba.

“Kendaraan paling awal diungsikan karena merupakan kaki saya untuk bekerja. Baru diservis setelah pekan lalu terendam banjir,” kata Soleh, warga Baleendah.

Aliran Sungai Citarum langsung meluber melintasi tanggul pengaman yang dibuat untuk menahan terjangan banjir. Upaya warga menambah karung di bagian bantaran sungai itu sia-sia, karena aliran air sungai itu lebih tinggi.

“Permukaan air, di atas lantai rumah saya yang masih terhalang tanggul beton, kalo lebih besar saya nggak tahu gimana, mungkin terendam,” kata Dana, warga di dekat bantaran sungai itu.

Beberapa tetangganya di lokasi yang lebih rendah sudah tergenang banjir. Kendati tidak terkena luapan sungai, namun saluran air di sana tersumbat.

Selain merendam rumah warga dengan ketinggian 50 centimeter hingga 1,5 meter, banjir juga merendam persimpangan Jalan Banjaran-Baleendah-Dayeuhkolot tepatnya di depan SPBU Jembatan Dayeuhkolot.

Sama halnya Jalan Baleendah – Bojongsoang yang terendam di dua titik akibat luapan air di sana. Namun demikian belum ada pemadaman listrik di lokasi banjir itu.

“Kami berjaga di lokasi banjir karena cukup rawan, pasalnya banyak kendaraan warga yang disimpan di pinggir jalan. Bersama warga dan aparat desa kami siaga,” kata seorang petugas polisi yang berjaga Cijagra Bojongsoang.

Selain itu, banjir juga terjadi di ruas jalan Ciparay – Baleendah tepatnya di Desa Magung sehingga mengakibatkan genangan banjir setinggi 70 centimeter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.