RUMAH ANGGOTA DPRD DILEMPARI BATU – Poskota.co

RUMAH ANGGOTA DPRD DILEMPARI BATU

24GARISPOSKOTA.CO – Ketua Badan Kehormatan DPRD Lombok Barat Bakti Jaya meminta perlindungan hukum kepada pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat terkait kasus pelemparan batu ke rumahnya oleh oknum yang tidak dikenal pada Selasa (23/2) dini hari.

Perlindungan hukum itu diminta ke Polda NTB dengan cara melaporkan aksi yang dinilai sebagai sebuah bentuk ancaman kepada dirinya. Laporannya diterima pihak Polda NTB pada Selasa (23/2), terkait tindak pidana perusakan oleh oknum yang tidak dikenal.

“Laporan saya sudah masuk, dan diharapkan segera dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, dengan menyelidiki siapa oknum yang berani melempar rumah saya,” kata Bakti Jaya saat ditemui usai mengecek laporannya di Polda NTB, Rabu.

Ia menjelaskan, tujuan kedatangannya pada Rabu (24/2) siang ke Polda NTB untuk menyerahkan alat bukti yang menurutnya sangat kuat sebagai bahan penyelidikan kepolisian dalam mengejar para pelaku pelempar rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

Adapun barang bukti yang dinilainya kuat untuk mengetahui siapa pelakunya, yakni hasil rekaman CCTV yang terpasang di halaman rumahnya. Dalam rekaman itu, Bakti Jaya mengatakan bahwa ada dua oknum bergaya preman menggunakan kendaraan roda dua, yang sengaja melempar batu ke rumahnya pada Rabu (23/2) dini hari, sekitar pukul 02.55 WITA.

Ia menduga, aksi pelemparan yang dinilai sebagai sebuah bentuk ancaman itu adalah imbas dari kasus pembagian hasil manajemen Kafe Lian di Senggigi. “Ini masih dugaan saya, apa mungkin karena saya berteman dekat dengan pemilik Kafe Lian Senggigi, jadi ancaman itu ditujukan kepada saya,” ujarnya.

Terkait dengan dugaan itu, ia tidak berani memastikannya, melainkan Bakti Jaya kembali menyerahkan dan mempercayakan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti dan mengungkap siapa pelakunya.

Jika benar ada keterlibatan dengan kasus yang disangkakannya itu, ia berharap pihak kepolisian tidak “tebang pilih” dan tetap menunjukkan sikap profesionalisme dalam menangani sebuah laporan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara