PRESIDEN: MTQ ITU MENSYIARKAN BAGAIMANA MEMBUMIKAN AL-QURAN – Poskota.co
Saturday, September 23

PRESIDEN: MTQ ITU MENSYIARKAN BAGAIMANA MEMBUMIKAN AL-QURAN

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional harus mampu membumikan Al-Quran.

“MTQ Nasional harus mampu membumikan Al-Quran sehingga dapat lebih dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kita,” kata Jokowi saat membuka MTQ Nasional ke-26 di Astaka Utama Islamic Centre, Kota Mataram, Lombok, Sabtu (30/7) malam.

Presiden berharap, MTQ yang telah membudaya di masyarakat Indonesia selain berkembang dari segi syiar dan kualitas penyelenggaraannya, sekaligus dapat mewarnai wajah umat Islam dan bangsa Indonesia.

“Tujuan dan makna kegiatan MTQ prestasi adalah yang utama. Namun yang lebih utama lagi adalah syiar dan dakwah tentang bagaimana membumikan Al-Quran,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan, saat ini di media sosial masih banyak orang-orang yang mudah mencela, menjelek-jelekan orang lain dan saling mengumpat.

Jokowi berharap, hakikat makna tujuan MTQ harus dipegang teguh agar Al-Quran benar-benar kita resapi, hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran harus menjadi nafas sekaligus menjadi pegangan hidup yang hakiki.

“Karena ketika kita menggaungkan Al-Quran maka sebenarnya kita sedang mengaungkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang mengutamakan pembelaan pada yang lemah, mengutamakan pembelaan pada yang fakir, mengutamakan pembelaan pada yang miskin, bukan pada keserakahan seperti mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, membuka pelaksanaan MTQ Nasional ke-26 di NTB ditandai dengan pemukulan gendang beleq, yaitu, alat musik tradisional masyarakat suku Sasak.

Motivasi Bekerja Keras
Sementara itu Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi mengungkapkan, penyelenggaraan MTQ Nasional ke-26 di Provinsi NTB menjadi motivasi bagi daerah untuk terus bekerja keras dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa.

“MTQ ke-26 bagi kami adalah satu motivasi untuk terus bekerja keras dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa,” ujarnya di hadapan seluruh peserta kafilah MTQ dan Presiden Joko Widodo serta tamu lainnya saat pembukaan MTQ Nasional ke-26 di Islamic Centre, Sabtu (30/7) malam.

Zainul menuturkan, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berbuat yang terbaik. Sebab, Allah Swt mencintai orang-orang yang selalu berbuat yang terbaik.

Menurut Zainul, suka-cita penyelenggaraan MTQ Nasional ke-26 tidak hanya dirasakan oleh umat Islam. Namun, seluruh kelompok masyarakat ikut bersuka-cita dan mengikuti serta berperan dalam penyelenggaraan kegiatan MTQ.

“Lampion yang dipasang disepanjang jalan berasal dari warga Tionghoa. Bahkan, seminggu lalu saya menerima sepucuk surat dari seorang pendeta yang mendukung penuh kegiatan MTQ dan siap membantu,” ungkap Zainul.

Zainul Majdi menilai, suka-cita yang dirasakan oleh kelompok masyarakat lain menunjukan seluruh umat beragama di NTB suka-cita mengikuti penyelenggaraan MTQ nasional.

Gubernur NTB ini mengajak kepada seluruh peserta untuk datang ke Pulau Lombok dan Sumbawa. Sebab, akan ditemukan hal-hal yang bermanfaat. “Sering datang ke Lombok dan Sumbawa karena akan menemukan hal yang bermanfaat,” katanya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara