PENGENDARA LEWAT JALUR TRANS SULAWESI DITES NARKOBA – Poskota.co

PENGENDARA LEWAT JALUR TRANS SULAWESI DITES NARKOBA

Tes urine anggota Polri
Tes urine

POSKOTA.CO – Sejumlah warga yang melintasi jalur Trans Sulawesi, khususnya melewati perbatasan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Utara, melakukan tes narkoba melalui urine.

Kapolsek Atinggola, IPTU Rubiyo, Minggu di Gorontalo mengatakan, hampir dua pekan pihaknya menggelar operasi “Bersinar” atau gerakan antisipasi masuknya narkoba ke daerah ini.

Berkolaborasi dengan pemerintah daerah yaitu pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Gorontalo Utara yang langsung melakukan tes urine kepada seluruh pelintas jalur Trans Sulawesi yang masuk melalui wilayah Atinggola.

Operasi tersebut secara intensif dilakukan pada Kamis dan Sabtu malam, berlaku untuk seluruh pengendara kendaraan bermotor, pengendara bus dan truk bermuatan termasuk penumpangnya.

Dari 7 ribu orang terindikasi pengguna narkoba di Provinsi Gorontalo, seribu diantaranya terindikasi ada di Gorontalo Utara. Sehingga gerakan antisipasi terhadap masuk dan beredarnya narkoba di daerah ini terus diintensifkan.

“Paling banyak terindikasi di kalangan pelajar. Bahkan baru-baru ini pihak Polsek Kwandang berhasil menjaring 8 siswa SMP yang menggunakan obat-obat racikan sejenis narkoba,” ujar Ibrahim.

Pemerintah daerah berharap, gerakan pemeriksaan narkoba melalui tes urine tersebut akan menjadi alat pengingat bagi warga Gorontalo Utara bahwa perang terhadap narkoba benar-benar ditangani serius.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)