PEMKAB PURWAKARTA KEMBALI GELAR TRADISI PILKADES DAN PELANTIKAN DALAM SEHARI – Poskota.co

PEMKAB PURWAKARTA KEMBALI GELAR TRADISI PILKADES DAN PELANTIKAN DALAM SEHARI

POSKOTA.CO – Pemerintah Kabupaten kembali menyelenggarakan pemilihan dan pelantikan kepala desa (kades) yang tuntas dalam tempo satu hari. Seperti terjadi pada Rabu (23/11), enam kades yang memenangkan pemilihan kepada desa (pilkades) pagi hari, dalam hitungan jam mereka langsung dilantik pada malam harinya.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menuturkan, beberapa tahun ke belakang dirinya membangun tradisi baru dengan melakukan pemilihan dan pelantikan hanya dalam waktu satu hari.

Perlu diketahui, penyelenggaraan pilkades di Kabupaten Purwakarta ini sebelumnya pernah dilakukan pada 26 Agustus 2015, dan gelaran ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) yang diserahkan Wakil Direktur Muri Oesmar Semesta Susilo, pada pilkada pertama di Purwakarta yang telah melantik 87 kepala desa dalam tempo hanya enam jam setelah dinyatakan menjadi pemenang.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi melantik enam orang kepala desa (kades) di hamparan sawah di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Pemilihan dan pelantikan keenam kades ini dalam waktu sehari, Rabu (23/11).
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi melantik enam orang kepala desa (kades) di hamparan sawah di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Pemilihan dan pelantikan keenam kades ini dalam waktu sehari, Rabu (23/11).

“Pemilihan di Purwakarta itu paling cepat di Indonesia. Karena kita berbasis tempat pemungutan suara (TPS) seperti pemilu. Umumnya dulu tersentralkan di satu tempat seperti lapangan,” kata Bupati Dedi usai melantik keenam kepala desa di hamparan sawah yang berada di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.

“Pola TPS akan lebih menghemat waktu, sehingga dalam hitungan jam suara sudah terkumpul dan pemenang bisa langsung dilantik pada hari yang sama. Oleh sebab itu keesokan harinya roda pemerintahan di desa akan kembali normal dengan pemimpin yang baru,” sambung Kang Dedi, sapaan akrab Bupati Purwakarta ini.

Kang Dedi pun memiliki alasan lain soal percepatan tersebut. Menurut dia, jika usai pemilihan diberi jeda waktu pelantikan maka kerap menimbulkan konflik yang didasari spekulasi tekanan politik, terutama bagi mereka yang kalah saat perhitungan suara.

“Kalaupun ada yang kalah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu silakan. Jika penggugat menang maka tidak masalah, karena kita beda dari yang lain. Surat keputusan (SK) tidak dibuat menjadi satu, tapi terpisah. Karena itu kalau penggugat menang hanya menggugurkan satu SK kades dan tidak menggugurkan kades secara keseluruhan,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini.

Selain itu, di Pemkab Purwakarta pun memiliki tradisi bagi kades yang meninggal dunia. Kades akan segera ditentukan penggantinya tanpa ada pelaksana teknis ataupun pemilihan ulang. Untuk mengisi kekosongan tersebut ditentukan dari hasil voting para tokoh desa yang tersebar di seluruh rukun warga (RW) yang biasanya berjumlah 150 orang. Pola ini memerlukan waktu yang lama.

Tahun 2017 mendatang juga rencananya Pemkab Purwakarta akan menaikkan gaji aparat kewilayahan. Salah satunya kades yang saat ini mendapat gaji Rp4 juta naik menjadi Rp6 juta per bulan. Sementara ketua RT naik menjadi Rp1 juta, ketua RW menjadi Rp1,25 juta, dan ‘badega lembur’ atau perlindungan masyarakat (linmas) naik menjadi Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan. (*/dtk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)